Breaking NEWS
18 June 2019

2018, Natuna Raih WTP Dari BPK RI

KEPALA BPKPAD Natuna Dicky Kusniadi

infonusantara.co.id, NATUNA – Natuna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau. Meski kabupaten kepulauan perbatasan di tengah negara Asean ini berada di ujung utara Indonesia, dalam hal laporan keuangan tak kalah dengan pemerintahan daerah di perkotaan.

“Kita meraih WTP, atas peran serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Natuna,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Natuna Dicky Kusniadi didampingi sejumlah staf, di ruang kerjanya, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Ranai, Senin 27 Mei 2019. “Dari laporan adminitrasi penggunaan keuangan SKPD Natuna, dinilai BPK sangat baik.”

Namun, kata Dicky, WTP di raih, bukan otomatis seluruh kegiatan dilaksanakan sempurna, kemungkinan ada kekurangan dilapangan. Apalagi, BPK mengecek, menggunakan metode sampling, atau dipilih secara acak dari sejumlah kegiatan dilaksanakan.

“Sistem pengecekannya, dari laporan administrasi, lalu BPK melakukan sampling sejumlah kegiatan,” terang Dicky. “Hasilnya, semua kegiatan dipantau, Natuna dianggap paling terbaik pada 2018.”

SKPD Natuna pun, ungkap Dicky, tak mengalami kendala, saat memasukan laporan kegiatan. Karena aplikasi dimiliki Natuna, terintergrasi. Seandai mengalami kendala dalam membuat laporan, pihaknya tak segan-segan membantu mengarahkan.

“Sudah beberapa tahun, kita meraih WTP,” katanya. “Opini ini paling tertinggi dari hasil audit BPK pada pemerintah pusat hingga daerah.”

Kepala Bidang Akutansi dan Keuangan Daerah BPKPAD Natuna Muhannamar tak memungkiri pada tahun lalu, penyusunan laporan dari SKPD Natuna cukup sedikit berat. Tapi pihaknya mampu menyelesaikan tepat waktu.

“Kita punya aplikasi cukup canggih, menyusun laporan dari seluruh SKPD Natuna,” kata staf Dicky itu. “Sehingga kita bisa meyakinkan auditor BPK, dengan meminta mereka menguji semua laporan administrasi.”

Secara umum, timpal Dicky, seluruh SKPD Natuna paham membuat laporan. Hanya terkadang, pihaknya harus turut membantu, agar laporan sesuai dengan realita kegiatan.

“Tiap tahun, kita tetap laksanakan kegiatan sosialisasi atau diklat tata cara membuat laporan keuangan pada seluruh SKPD Natuna,” katanya. “Kita harus laksanakan, sebab para pegawai selalu berganti, karena kenaikan pangkat atau pindah tugas.”

Sementara, Kabid Anggaran BPKPAD Natuna Suryanto menceritakan, salah satu dampak dari kemampuan mengelola anggaran, sehingga dana tunda salur 2017 – 2018, akan dibayar Kementerian Keuangan pada 2019. Semoga dalam pembayaran, tak menjadi kendala, karena situasi keuangan pemerintah pusat.

“Kalau dulu, awal tahun, kita di bayar setiap Maret,” kata Yanto, sapaan akrabnya. “Kini pemerintah pusat membayar, secara bertahap dari Januari, Februari dan seterusnya,” pungkasnya, diamini Sekretaris BPKPAD Natuna Syafe’i. (*andi surya)