Breaking NEWS
19 April 2018

Menjelang Pilkada : DEWAN PERS DIMINTA TINDAK WARTAWAN TIDAK NETRAL ” Catatan bersama : Alfonsius Simanungkalit “.

Keterangan : ilustrasi

Infonusantara.co.id, Taput – Perkembangan informasi tidak lepas dari andil atau peran dari wartawan dalam menyampaikan informasi berupa tulisan, rekaman suara, video, gambar dan lain sebagainya. Keberadaan pers dalam mencari, menggali, dan menginformasikan setiap pemberitaan tidak serta merta langsung di informasikan kepada masyarakat, akan tetapi harus melalui proses investigasi yang terarah dan akurat. Keberadaan pers di era reformasi saat ini nyatanya di luar kendali oleh beberapa perusahaan media cetak, televisi, hingga online. Padahal, keberadaan pers di abad ini harus selaras dengan kapasitas yang di miliki oleh wartawan tersebut melalui proses pelatihan dasar awal jurnalis hingga tahap yang  lebih tinggi. Umumnya pelatihan ini di gerakkan oleh lembaga non pemerintahan yaitu Dewan Pers dan lembaga pemerintahan dari tingkat nasional hingga daerah.

Suatu hari, pada saat duduk bersama para jurnalis yang berada di kota Medan. Pembicaraan akan semakin hangat bila membahas tentang politik, mengingat Sumatera Utara bersama provinsi lainnya akan melaksanakan pemilihan serentak. Rana pembicaraan politik selalu menjadi topik yang tidak ada habisnya untuk di bahas oleh wartawan junior dan senior yang berada di kedai kopi. Rasa kopi akan berubah, bahkan wartawan canggung untuk meneguk gelas tersebut bila pembicaraan mengarah ke wawasan wartawan terhadap butir Kode Etik Jurnalis (KEJ), padahal wawasan atau pemahaman wartawan terhadap KEJ merupakan pilar yang paling penting dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis. Undang – undang No 40 Tahun 1999 menjadi landasan bahwa keberadaan pers selalu di lindungi menjadi alibi wartawan tidak perlu memahami semua KEJ yang mengatur kerja jurnalis yang professional.

Alfonsius Simanungkalit selaku kepala perwakilan Surat Kabar Umum (SKU) Info Nusantara di wilayah Sumatera Utara mengaku prihatin dengan kondisi wartawan yang buta akan rambu – rambu dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis, meskipun kemampuan jurnalis tersebut di  nilai mampu dalam menjalankan tugasnnya akan tetapi menjadi rentan akan adanya praktik yang melanggar KEJ. Sambil membuka setiap lembar korannya, kepala perwakilan yang juga mahasiswa aktif di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Sumatera Utara, sedikit menceritakan pengalamannya ketika bertugas menjadi wartawan di wilayah liputan Tapanuli Utara. Pada saat itu, pada tahun 2014 (masa pilkada) euforia yang ada pada masyarakat Taput sangat di pengaruhi oleh peran aktif wartawan dalam upaya menpengaruhi pembaca dalam menentukan sikap kepada setiap paslon. Wartawan di Taput pada waktu itu seperti tidak di gaji oleh perusahaan” ujarnya.  Hingga ada jual beli tulisan untuk menaikkan citra dan menjatuhkan paslon sudah menjadi pembicaraan umum setiap wartawan mingguan – harian di “lapo” tepatanya di belakang bangunan Sopo Partokoan. Bahkan menurutnya, sering di jumpai wartawan yang secara terang – terangan mendukung salah satu paslon, ini kan bahaya” ujarnya sambil tersenyum.

Realitas pada tahun 2014 menggambarkan bahwa profesionalisme seorang jurnalis di wilayah Taput sangat memprihatinkan, meskipun tidak semua wartawan melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut, akan tetapi perlu juga kerjasama antara masyarakat, pemerintah hingga lembaga Dewan Pers untuk bersinergi bersama untuk meningkatkan mutu dari jurnalis melalui pelatihan dan penyadaran akan pentingnya KEJ.

Seraya menutup setiap lembar korannya, beliau mengingatkan hal tersebut akan sulit di implementasikan bila jumlah jurnalis di Taput khususnya tidak dapat di tekan melalui prosedur selektif aktif oleh lembaga pemerintahan, begitu pula dengan Dewan Pers perlu melakukan evaluasi kepada perusahaan media cetak, televisi, radio, dan online dalam mensejahterakan wartawan yang bekerja di perusahaan tersebut, tentu saja Dewan Pers memiliki wewenang dalam menindak perusahaan dan wartawan yang tidak mematuhi aturan yang ada di dalam dunia jurnalistik. Sekian. (redaksi)