ADA PROGRAM LAKSE DI BKPP NATUNA

WABUP Natuna Ngesti Yuni Suprapti resmikan program Lakse Sijafung BKPP Natuna

infonusantara.co.id, NATUNA – Suara panitia pelaksana bergema di halaman depan Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Natuna, Senin pagi 16 Oktober 2017. Suara itu, mengajak para tamu undangan makan lakse disediakan panitia, seusai acara. Bagi pengunjung baru datang, ajakan santap makanan khas Melayu itu, dianggap hal biasa.

Namun tidak bagi tamu undangan bersiap pulang. Ajakan santap makanan dari sagu itu, berupa kesamaan dengan program kerja akan dilaksanakan BKPP, dulu bernama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Natuna. Programnya bernama Lakse Sijafung, kepanjangan dari Layanan Konsultasi dan Konseling Kompetensi Jabatan Fungsional.

Lakse Sijafung, kata Kepala BKPP Natuna Erwita Yuda, terdiri dari Lakse Sipedas, atau Layanan Konsultasi dan Konseling Kompetensi Pengetahuan Dasar tentang Jabatan Fungsional. Lakse Bangka, atau Layanan Konsultasi dan Konseling Kompetensi Pengembangan Karier.

Lakse Kari, atau Layanan Konsultasi dan Konseling Kompetensi Kapasitas Diri. Lakse Kuah artinya Layanan Konsultasi dan Konseling Kompetensi Kualitas Kesejahteraan. Tujuan program Lakse Sijafung, terang Erwita, “Untuk memberi gambaran tentang kedudukan, tugas dan fungsi jabatan fungsional, sesuai kompetensi dasar dimiliki PNS.”

Semua itu, menurut Erwita, demi pengembangan karier profesional, peningkatan kinerja organisasi, serta memenuhi kebutuhan jabatan fungsional. Sehingga Pemerintah Kabupaten Natuna, melalui BKPP Natuna, kata Erwita, “Menyediakan program Lakse Sijafung demi memberi rekomendasi PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional.”

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti sangat antusias membuka program Lakse Sijafung. Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, seluruh aparatur harus mampu meningkatkan kemampuan dan kompetensi menjadi ASN profesional termasuk PNS dalam jabatan fungsional.

“Dengan adanya undang-undang itu, Pemerintah Kabupaten Natuna sangat mendukung. Dengan cara, kita mengeluarkan kebijakan strategis di bidang kepegawaian, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 tahun 2017, tentang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna,” kata Ngesti.

Dengan Implementasi Peraturan Bupati Natuna itu, menurut Ngesti, BKPP Natuna telah membuat program cerdas, berupa wadah konsultasi dan konseling, bernama Lakse Sijafung. Jadi melalui wadah ini, diharap dapat membantu PNS berminat menjadi pejabat fungsional.

“Para PNS Natuna, agar memanfaatkan wadah ini sebaik-baiknya. Bagi petugas wadah, senantiasa mengedepan profesionalisme dalam menjalankan tugas, demi tercapai visi misi Pemerintah Kabupaten Natuna, semakin baik kedepannya,” pungkas Ngesti. (*andi surya)