Breaking NEWS
22 September 2019

Ajudan Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin Basirun Lolos Pantauan KPK

GUBERNUR Kepri Non Aktif Nurdin Basirun saat berkunjung di Pasar Natuna, sebelum di tangkap KPK

BATAM, INFO – Ajudan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Non Aktif Nurdin Basirun, berinisial Ju, biasa disapa Yon bisa lolos dari pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Padahal kasus suap izin lokasi dan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, menjerat Nurdin beberapa bulan lalu, patut di duga Yon terlibat.

“Di duga penerima dana dari pengusaha pembuat izin lokasi dan reklamasi itu, Yon langsung,” kata sumber Info Nusantara, Senin 2 September 2019. “Seharusnya ia mendampingi Pak Nurdin di penjara KPK, bukan lepas tangan.”

Yang membuat sumber merasa heran, ajudan Nurdin hanya pegawai biasa. Tapi mempunyai kekayaan tidak sesuai profil, yakni: rumah mewah di Duta Mas II Batam Centre dan sejumlah mobil cukup mahal.

“Dari mana Yon dapat uang, membeli rumah dan mobil cukup mahal itu,” tegas sumber. “Harusnya KPK mengusut menggunakan asas pembuktian terbalik, dari mana kekayaan itu, diperoleh.”

Ju, alias Yon, ajudan Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin Basirun, hingga berita dipublikasi, belum dapat di konfirmasi. Apa benar ia terlibat dalam kasus suap izin lokasi dan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, yang menjerat “Bos” nya ke penjara KPK?

Sementara kasus suap itu bermula, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan Nurdin Basirun pada Juli 2018. Hasil pengembangan, bukan hanya Nurdin menjadi tersangka, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Budi Hartono, dan seorang pengusaha bernama Abu Bakar.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada sejumlah awak media mengatakan, Nurdin dan dua anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait pengurusan izin reklamasi.

“Nurdin diduga menerima uang dari ABK (Abu Bakar), baik secara langsung maupun melalui EDS (Edy Sofyan) dalam beberapa kali kesempatan,” kata Basaria di kantor KPK, Kamis 11 Juli 2019.

Sedangkan, Nurdin menjabat Gubernur Kepri sejak 25 Mei 2016. Nurdin yang awalnya Wakil Gubernur Kepri, mengganti Gubernur Kepri Muhammad Sani yang meninggal pada 8 April 2016.
Sani (almarhum) dan Nurdin sebelumnya maju di pemilihan Gubernur Kepri 2015.

Keduanya diusung gabungan lima partai, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Gerindra. Nurdin sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Kepri. Dia diberhentikan dari jabatan Ketua DPW setelah terkena OTT KPK. (*dusi)

336x280ad