Breaking NEWS
20 April 2019

Bertemu PM Vietnam, Presiden Jokowi Ingin Percepat Penyelesaian ZEE

SUASANA pertemuan

infonusantara.co.id, INDIA – Presiden Joko Widodo mendorong penguatan kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam sejumlah hal. Saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc, di sela KTT ASEAN-India yang dihelat di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, Jumat 26 Januari 2018. Dalam pertemuan juga dibahas dua hal utama yang perlu dijadikan perhatian kedua negara.

“Pertama, saya ingin kembali menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE),” ucap Jokowi -panggilan akrabnya- dilansir dari Biro Pers Setpres.

Pembahasan itu diharap dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara, seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan. Selain itu, perundingan mengenai ZEE dapat diiringi dengan kerjasama di bidang penanganan terorisme dan maritim lebih luas.

“Dalam hal ini saya menyambut baik tercapainya kesepakatan awal bersama, terkait area delimitasi ZEE pada November lalu. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE,” sambung Jokowi.

Sementara itu, fokus kedua, coba diangkat Jokowi, mengenai kebijakan di sektor otomotif yang diberlakukan Vietnam. Kebijakan itu mengatur standar dan persyaratan kendaraan di impor ke negara itu.

Kepala Negara menyampaikan bahwa untuk dapat memenuhi kebijakan yang berlaku mulai Januari 2018 itu dibutuhkan waktu dan biaya cukup besar. Jokowi menyatakan kekhawatirannya apabila kebijakan itu berimplikasi pada terganggunya kerjasama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir.

“Saya melihat kebijakan itu dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya produk kendaraan utuh (completely build-up) dan kendaraan terurai (completely knock-down),” ucapnya.

Untuk itu, Jokowi meminta kepada Perdana Menteri Vietnam memberi kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan itu.

“Saya berharap pemerintah Vietnam dapat memberi kesempatan bagi Indonesia mempelajari kebijakan ini, mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor,” ujarnya.

Jokowi juga mendorong agar enam kesepakatan di bidang pendidikan, hukum, utilisasi gas di wilayah perbatasan landas kontinen, pembangunan pedesaan, penguatan kerjasama keamanan laut, dan suplai batu bara ditandatangani tahun lalu, dapat terus diimplementasikan.

Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kedua negara telah membahas masalah delimitasi ZEE. “Kita telah mengadakan perundingan sebanyak 10 kali, ada progres tapi kita harus dorong progresnya,” kata Retno.

Dalam kesempatan itu, Jokowi dan PM Nguyễn langsung menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian ZEE.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. (*andi surya)