Bupati: Jangan di Persulit Anggaran Media Massa

BUPATI dan Ketua Dewan bersalaman usai pengantar Nota Keuangan RPABD-P Natuna 2017

infonusantara.co.id, NATUNA – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal sambil berjalan bersama Ketua DPRD Natuna Yusripandi, mengatakan pada sejumlah jurnalis, agar anggaran media massa, terutama dalam pembayaran, tidak dipersulit, baik di Kantor Bupati Natuna maupun Sekretariat DPRD Natuna.

Karena media massa, salah satu ujung tombak pembangunan daerah. “Benar kan Pak Ketua (Yusripandi-red). Pembayaran tagihan media massa jangan dipersulit,” kata Bupati memberikan pernyataan itu, usai
rapat pengantar Nota Keuangan RAPBD Perubahan Natuna 2017, di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Ranai, Jumat 29 September 2017.

Sambil tersenyum, Ketua Dewan -biasa di sapa- Ujang Bro menganggukan kepala, tanda setuju. “Saya rasa tidak perlu wawancara tentang nota keuangan,” kata Bupati. “Tadi sangat jelas pidato saya. Jadi, naikan berita hasil pidato saja,” kata Bupati lagi, sambil mengingatkan kembali, agar anggaran media massa jangan dipersulit tagihannya.

Dengan pernyataan orang nomor satu di kabupaten tengah negara Asean ini, dapat disimpulkan, Bupati mengingatkan Sekretariat DPRD Natuna, kemungkinan OPD lain, agar jangan mempersulit tagihan anggaran media massa. Sebab, media massa salah satu ujung tombak pembangunan daerah.

Dalam arti, media massa penyambung lidah Pemerintah Kabupaten Natuna, melalui tulisan maupun visual ke pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat. Karena tanpa media massa sebagai pendukung, informasi tentang kabupaten perbatasan ujung utara Indonesia ini, sulit dikenal luar daerah.

Pernyataan Bupati, mungkin sambil mengingatkan kinerja Sekretariat DPRD Natuna. Mengingat lembaga wakil rakyat itu, sempat tidak mau bayar tagihan media massa. Tagihan media massa tidak dibayar sekitar 50 media itu, selama enam bulan. Alasan tidak mau bayar, belum di ketahui.

Sementara, sejumlah wartawan terus menunggu, kejelasan pencairan tagihan koran di depan kantor Dewan. “Kami hanya minta hak kami saja,” kata Kalit, salah seorang rekan wartawan, Rabu 27 September 2017. “Jika mau bayar, bilang. Tidak mau bayar, tolong buat surat pemberitahuan, agar kami bisa teruskan ke redaksi.”

Segendang seirama kata Roy Sianipar, rekan media lain. Ia merasa rungsing, enam bulan Sekretarian DPRD tidak bayar. Padahal redaksi tanya terus tentang tagihan itu. “Cetak dan kiriman media massa, pakai uang,” timpal Jali. “Seandai langganan tidak bayar, dari mana kami dapat uang.”

Banding terbalik dengan pelayanan tagihan koran di Pemerintahan Kabupaten Natuna. Di kantor pusat pemerintahan kabupaten di tengah negara Asean ini, tidak pernah mempersulit tagihan koran awak media. Dari media cetak, elektronik hingga online, tetap mendapat tagihan sesuai porsinya.

Apalagi Bupati sering wanti-wanti, agar rekan media tidak dipersulit, memperoleh haknya. Malahan Ketua Partai Amanat Nasional Kepulauan Riau (Kepri) itu, sangat peduli dengan nasib awak media.

Kepedulian orang nomor satu di pemerintahan perbatasan Indonesia, sangat berbeda dengan bawahannya. Seolah-olah, Sekretariat DPRD Natuna dinilai punya sifat sedikit arogan. Tidak peduli awak media. Sehingga berdampak terhadap kegiatan anggota DPRD Natuna. Akhir dari publikasi ini, tagihan media massa di bayar Sekretariat DPRD Natuna. (*andi surya)