Catatan BPK RI 2017, Belanja Bantuan Sosial Pemkab Natuna Belum Sesuai Ketentuan

Foto Kantor Bupati Natuna
Foto Kantor Bupati Natuna
Foto Kantor Bupati Natuna

infonusantara.co.id, NATUNA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau mencatat, Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun Anggaran 2017 menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5.142.095.880, terealisasi sebesar Rp2.595.245.800 atau (50,47%).

Untuk mengatur pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial, maka Pemkab Natuna menetapkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring serta Evaluasi. Sedangkan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial itu, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Natuna.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Bantuan Sosial, tidak terencana (bencana) pada Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2017, diketahui hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan realisasi pemberian bantuan sosial tidak terencana pada PPKD Tahun 2017 sebesar Rp302.500.000, telah disalurkan kepada 33 penerima korban bencana alam.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban keuangan pada Bendahara Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran 2017, diketahui penerima bantuan belum menyampaikan laporan penggunaan dana.

Wawancara dengan Kasi Penanganan Korban Bencana dan Kekerasan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Natuna, sebagai Sekretaris Tim Evaluasi dan Validasi Bantuan Sosial menyatakan, Dinas Sosial telah mengirim surat permintaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Sosial pada Camat di kecamatan penerima bantuan sosial via surat permintaan nomor 460/DSP3A-SOS/1/2018/14 tanggal 22 Januari 2018.

Namun hingga berakhir pemeriksaan BPK RI, seluruh penerima bantuan hibah belum menyampaikan laporan penggunaan dana, serta bukti-bukti pengeluaran lengkap dan sah, sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara Pemkab Natuna telah menetapkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah pada Bantuan Sosial bersumber dari APBD Natuna.

Hasil wawancara dengan Kasi Penanganan Korban Bencana dan Kekerasan Dinas Sosial PPPA Natuna, sebagai Sekretaris Tim Evaluasi dan Validasi Bantuan Sosial mengatakan, pada 2017, belum melakukan evaluasi dan monitoring lebih lanjut atas bantuan sosial telah terealisasi. Hal ini karena ketersediaan anggaran di Dinas Sosial PPPA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 tertulis, dapat di pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000, paling banyak Rp150.000.000, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II Pasal 2 ayat 1, setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, di pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000, paling banyak Rp1.000.000.000.

Ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3, setiap orang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, di pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000, paling banyak Rp1.000.000.000.

Pasal 4, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3, bersambung. (*andi surya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *