Daerah

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Pelihara Preman

  • Satpol PP Seharusnya Difungsikan Bukan Preman
Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar ST
Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar ST

infonusantara.co.id, Batam  – Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah dicanangkan sejak tahun 2010 lalu, sepertinya belum sepenuhnya difahami beberapa pihak, termasuk pejabat pemerintah. Padahal, Undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang diundangkan tanggal 30 April dan mulai berlaku sejak tahun 2010 lalu, intinya memberikan kewajiban kepada badan publik terutama tentunya instansi pemerintah untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik mendapatkan informasi publik, kecuali informasi tertentu. Sudah hampir tujuh tahun lebih keterbukaan informasi publik ini diberlakukan, namun sepertinya masih ada pejabat tertentu belum memahami sepenuhnya arti KIP itu.

Lebih anehnya, beberapa pejabat di jajaran Pemko Batam seperti di Dinas Cipta Karya malah sangat tertutup terhadap kebutuhan informasi publik itu. Padahal Desember 2016 lalu Pemko mendapat peringkat pertama keterbukaan informasi publik di provinsi Kepri. Ketidak fahaman akan arti keterbukaan informasi publik ini malah sebaliknya yang terjadi di Dinas Cipta Karya Pemko Batam yaitu ketertutupan memberikan informasi. Hal itu terbukti Seni (3/4) sore, ketika wartawan media ini akan mengkonfirmasikan kepada Kepala dinas yang berhubungan program kedepan dinas ini mengigat termasuk dinas baru.

       Namun ketika akan menunggu jawaban dari sekretaris dinas, tiba-tiba seseorang yang diduga sebagai Satpam bergaya preman kampung bersikap arogan untuk menghalang-halangi tugas jurnalistik wartawan media ini. Selain berusaha menghalang-halangi, juga bersikap arogan terhadap setiap tamu yang akan menemui pejabat di Dinas Cipta Karya, seperti yang dialami wartawan media ini. “kalau tak ada dengan Ibu Eka, silahkan keluar. Saya disini petugas pengamanan dan kebijakan ini atas inisiatif korlap bernama Supranto”, ujar Ali dengan nada arogan.

     Tidak sampai disitu saja, Supranto yang disebut sebagai Korlap itu, langsung menghampiri wartawan media ini begitu keluar dari ruangan kantor Dina situ. Dengan gaya over acting Supranto berujar : “bahwa kebijakan SOP itu adalah kebijakannya, jika merasa tak senang silahkan saya jumpai dimana saja”, ucapnya bernada intimidasi. Setelah itu, wartawan media ini mengirimkan sms kepada Ibu Eka yang intinya merasa kecewa berat atas insiden itu dan sikap para pengaman di kantor Dinas Cipta karya dan Tata Ruang. Namun belum mendapat tanggapan dari Ibu Eka.

     Hanya sebagai catatan dan tanggapan bebagai kalangan, mengapa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemko Batam memakai jasa pengaman seperti satpam. Bukankah telah ada petugas Satpol PP yang julahnya ratusan. Bahkan sebanyak 825 Satpol PP yang direkrut yang membuat heboh beberapa waktu lalu, kini belum semuanya difungsikan, kenapa tenaga pengaman dari luar difungsikan?, ujar beberapa kalangan yang mengamati Kantor Dinas Cipta Karya selama ini. Kepala dinas Cipta Karya Suhar ST memang boleh disebut mengambil kebijakan baru memakai tenaga preman untuk melakukan pengamanan instansi yang dipimpinnya. Seharusnya anggota Satpol PP bisa difungsikan untuk menjaga ketertiban sekaligus sebagai pengamanan. Untuk diketahui, sebenarnya banyak yang akan dikonfirmasi atau dicross-cek kepada pejabat Dinas cipta Karya terutama kepada kepala dinas menyangkut kebijakannya sebagai dinas yang baru. Termasuk sumber anggaran mengenai tambahan bangunan di belakang kantor. Namun sepertinya Kepala dinas Suhar sejak menjabat akhir Desember 2016 lalu, terkesan mengelak dan selalu tertutup. Sumber media ini menyebut, sepertinya Suhar tidak menginginkan jabatan itu sebagaimana diimpikan semula, tetapi sebenarnya di jabatan lain. Benarkah demikian?   Inilah salah satu sebenarnya yang akan dikonfirmasi wartawan media ini kepada Kepala dinas.

        Sebagai catatan tentang pembentukan KIP yang dikutip dari tujuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 itu yang patut kembali disimak semua pihak, terutama kepada pejabat publik, bahwa Undang-undang nomor 14 tahun 2008 itu bertujuan untuk:   menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau  meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

    Memang ada pengecualian dalam KIP itu yang tak perlu disebarluaskan,antara lain: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.   Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

   Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang..

       Pertanyaannya, apakah ada informasi yang dirahasiakan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemko Batam yang tidak boleh diketahui publik sehingga harus ditutupi ?  Bahkan harus memakai jasa preman, kata sejumlah kalangan yang sering mengalami kendala saat akan bertamu ke kantor tersebut.   Masyarakat maupun kalangan pers yang melihat ketertutupan kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemko Batam itu berharap kepada Walikota Batam untuk segera mengevaluasi keberadaan Kepala dinasnya yang terkesan mengambil kebijakan sendiri. Kemudian masyarakat berharap, dalam pengamanan kantor instansi pemerintah, kiranya Satpol PP difungsikan secara optimal, bukan dengan memakai tenaga pengaman dari luar yang terkesan arogan dan bergaya preman. Masyarakat menunggu tindakan Walikota. (Dusi)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker