DPR RI Siap Selesaikan Sengketa Kewenangan BP dan Pemko Batam

Gedung BP Bataminfonusantara.co.id, Batam- Persoalan sengketa kewenangan BP Batam dan Pemko Batam yang sejak lama merugikan pengusaha dan masyarakat Batam, mendapat perhatian serius Komisi II DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hutauruk prihatin atas terjadinya dualisme kewenangan di Batam akibat tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pemko memiliki aturan main sendiri berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan BP Batam juga memiliki aturan main sendiri berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang peralihan Otorita Batam menjadi BP Batam,” kata Rufinus ketika menghadiri pertemuan Panitia Kerja Otonomi Daerah dan Sengketa Kewenangan Komisi II DPR RI di Graha Kepri belum lama ini .

Supaya di Batam tidak timbul banyak masalah, kata Rufinus, harus dibentuk panitia khusus (pansus) yang khusus membahas sengketa BP Batam dan Pemko Batam. “Sebab dualisme pasti mendatangkan permasalahan besar sehingga Batam bisa tak kondusif untuk tempat berinvestasi dan Batam akan sulit membangun. di Batam harus ada kepastian,” ujar Rufinus mantan pengacara ini.

Persoalan sengketa kewenangan ini, kata Rufinus, ada jalan keluar untuk mendapatkan titik temu yang baik dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Jadi, diharapkan kedua lembaga ini kedepannya tak lagi menonjolkan visi dan misi masing-masing.

Terkait persoalan dualisme ini, Rufinus meminta pemerintah harus mampu menyelesaikannya sehingga antara Pemko Batam dan BP Batam bisa bersinergi dengan baik. “Kedua lembaga ini nantinya bisa diharapkan membuat sistem terpadu terkait perijinan berusaha sehingga masyarakat tertarik berinvestasi di Batam,”ujar Rufinus.

Untuk menyelesaikan sengketa kewenangan BP Batam dan Pemko Batam, kata Rufinus, Komisi II DPR RI siap membentuk Pansus. Namun, menurut Rufinus, karena BP Batam di bawah kewenangan Komisi VI, pertanahan serta pemerintah daerah di bawah kewenangan Komisi II, juga karena Batam berbatasan dengan Singapura tentu melibatkan Komisi I. “Jadi, kami akan usulkan pembentukan pansus lintas komisi,” tandas Rufinus dengan harapan semua pihak mendukung pembentukan pansus nantinya. (dungo simanungkalit)