DPRD Taput Tanggapi Serius Kendala Penggajian Guru Honor

Anggota DPRD Taput dari Komisi A  saat melakukan rapat dengar pendapat dengan kepala sekolah SMA/SMKNdi Taput membahas nasib guru honor .( AMIN)
Anggota DPRD Taput dari Komisi A saat melakukan rapat dengar pendapat dengan kepala sekolah SMA/SMKNdi Taput membahas nasib guru honor .( AMIN)

infonusantara.co.id, Taput – DPRD Tapanuli Utara menanggapi serius terkandalanya pembayaran honor para Guru Honor yang mengabdi di SMA/SMK karena peralihan kewenangan pengelolaan dari Kabupaten ke Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan PP No 18 tahun 2016  yang mengharuskan SLTA menjadi kewenangan provinsi dan efektif berlaku Januari 2017. Hal itu disampaikan Bangun Lumbantobing anggota komisi A DPRD Taput kepada wartawan  usai acara Dengar Pendapat dengan kepala sekolah SLTA se Taput.

Bangun mengatakan, peralihan kewenangan tersebut telah meninggalkan masalah di kabupaten Tapanuli Utara khususnya pembayaran gaji guru honor yang sebelumnya ditampung dalam APBD kabupaten. “Sebagaimana visi dan misi Bupati Taput membebaskan sekolah dari segala bentuk pungutan termasuk pungutan dari komite sekolah memperhadapkan kepala sekolah SLTA  pada dua pilihan. Tetap pada anjuran Bupati untuk tidak melakukan pungutan atau meminta persetujuan Komite Sekolah untuk meminta sumbangan dari pihak ketiga”ujar Bangun dan menyebutkan, sesuai Permen Dikbud Nomor 75 Tahun 2016 Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsinya dapat mencari dana dari pihak ketiga. “Massalah ini kami anggap sangat serius. Oleh sebab itu kami mengganggap masih perlu bertemu dengan Bupati karena sekolah gratis merupakan bagian dari visi dan misinya”sebut Bangun yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu.
Bangun Lumbantobing juga mengingatkan, Dewan Pendidikan Tapanuli Utara yang keberadaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan PP nomor 17 Tahun 2010, perlu berperan bersama Komite Sekolah mencari solusi Penggajian Guru Honor di tingkat SLTA.
Kita menunggu gerakan dewan pendidikan tapanuli utara bekerja sama dengan komite sekolah” sebutnya.
Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat itu, hadir Ketua Komisi A DPRD Taput Maradona Simanjuntak. Bangun Lumbantobing,Maruli Panjaitan,Novada Sitompul dan Emmy Pakpahan serta  Sekretaris Dinas Pendidikan dan Plt. Asisten II  Drs. Setydharma Nababan serta wakil BKD. (AMIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *