Breaking NEWS
22 July 2019

GUBERNUR KEPRI MINTA WALI MURID TIDAK CEMAS HADAPI PPDB SISTEM ZONASI

Hasil gambar untuk PPDB batam

Keterangan gambar : Gubernur Kepulauan Riau N Basirun, saat menjumpai ribuan wali murid yang meminta kejelasan perihal persoalan PPDB kota Batam yang bermasalah (Senin,8/7/2018). Sumber gambar : Tribunnews.com

Batam, Info – Polemik yang muncul akibat dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di kota Batam akhirnya mendapatkan titik terang. Sebelumnya, ribuan wali murid memadati Dataran Engku Putri, Batam Center, Senin (8/7/2019) untuk meminta kejelasan perihal polemik yang muncul dari PPDB sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah baru – baru ini yang berlandaskan keputusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud) melalui Permendikbud No. 51 tahun 2018 tentang PPDB tahun ajaran 2019/2020.

Pasca pertemuan antara wali murid dengan pemerintah yang dihadiri oleh Gubernur Kepri N Basirun, Wali Kota Batam M. Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota (Pemko) Batam H. Jefridin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi M Dali serta Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Fatahurrahman. Gubernur Kepri N Basirun berserta jajarannya langsung mencari solusi agar masyarakat tidak cemas. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi saat di wawancarai Infonusantara. Menurut Fatahurrahman, untuk saat ini, dalam menyelesaikan permasalahan PPDB sistem zonasi, pemerintah akan kembali membuka kesempatan melalui skema gelombang kedua dan ketiga. Respon cepat pemerintah dalam menyikapi polemik tersebut berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi pada hari yang sama. Fatahurrahman berharap solusi tersebut dapat menampung peserta didik yang belum memperoleh tempat sekolah berdasarkan kuota dari masing – masing sekolah yang belum terisi.

BP BATAM HARUS DUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Masalah PPDB kota Batam nyatanya bukan hal yang baru lagi, bahkan sebelum PPDB sistem zonasi diterapkan pada tahun 2019 ini. Permasalahan membludaknya peserta didik yang tidak berbanding lurus dengan kapasitas dari sekolah selalu terjadi di wilayah pemerintahan kota Batam.

Berdasarkan wawancara Infonusantara kepada masyarakat yang bernama Ebenezer, warga Lubuk Baja, Batam, permasalahan PPDB di kota Batam muncul dikarenakan aksesbilitas sekolah yang sangat sulit diakses oleh para siswa dan orangtua, sehingga wajar saja bila setiap tahun para siswa baru selalu membludak di salah satu sekolah. Hal  inilah yang nampaknya harus menjadi perhatian dari pihak BP Batam (dulu namanya Otoritas Batam, red) selaku lembaga PLU di kota Batam yang berfungsi dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di kawasan bebas Batam. Sebab, penyediaan lahan untuk membangun gedung sekolah baru yang strategis hingga saat ini masih sulit untuk dilakukan oleh pemerintah kota Batam.

BP Batam selama ini terkesan kurang mendukung program pemerintah dalam menjawab permasalahan PPDB setiap tahunnya. Selama ini, BP Batam terkesan  memprioritaskan penyediaan lahan bagi investor swasta. Sehingga masyarakat meminta agar BP Batam berperan dalam menyikapi masalahan PPDB agar pemerintah kota Batam dapat maksimal dalam menyelesaikan permasalahan PPDB. (Alfonsius Simanungkalit)

 

 

336x280ad