Ilham Kauli: Disdukcapil Tak Sewenang-Wenang Terbitkan Dokumen Kependudukan

KADISDUK Natuna Ilham Kauli

infonusantara.co.id, NATUNA – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Natuna Ilham Kauli membantah, pihaknya sewenang-wenang menerbitkan dokumen kependudukan, misal Kartu Keluarga seorang warga. Karena setiap pengeluaran dokumen kependudukan, dinasnya selalu mengikuti prosedur, standar pelayanan minimal, verifikasi hingga validasi.

“Jika persyaratan tak memadai, kita tak akan pernah terbitkan dokumen kependudukan, misal KK seorang warga atau pemohon,” tegas Ilham di kantornya, Jalan Datok Kaya Wan Mohammad Benteng Ranai, Kamis 22 Maret 2018. “Jadi tak benar, kita sewenang-wenang terbitkan KK seseorang.”

Sementara bantahan kata sewenang-wenang tentang terbitnya KK seseorang warga, dipublikasi Info Nusantara edisi sebelumnya. Sumber berita, Arizki Fil Bahri. Rekan salah satu media itu merasa kesal, melihat kelakuan Disdukcapil Natuna, karena sewenang-wenang memalsukan dokumen KK-nya.

Atas tindakan kesewenangan melakukan pemalsuan itu, Ari – biasa di sapa- membuat laporan polisi. “Tadi saya buat laporan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna,” kata Ari dengan mimik tetap marah, Rabu malam 21 Maret 2018. “Dari SPKT, saya di arahkan ke bagian Satreskrim Polres Natuna.”

Ari mengetahui, dokumen KK-nya di palsu, ketika melakukan pergantian Kartu Tanda Penduduk. Saat pergantian KTP, petugas komputer Disdukcapil Natuna mengatakan, KK-nya telah di ganti. Ari telah berkeluarga punya satu anak kecil itu, hanya tercatat sendiri di KK-nya.

“Kenapa bisa nama saya saja tercatat di KK. Padahal sebelumnya, nama istrinya, Sri Nurlinda dan adik iparnya, Eva Kharisma tercatat di KK,” terang Ari. “Nyatanya di KK dipalsukan Disdukcapil Natuna, atau KK baru, hanya nama saya tercatat.”

Sekretaris Aliansi Jurnalis Online Indonesia Natuna itu menduga telah terjadi pemalsuan dilakukan oknum-oknum tertentu, dari tingkat Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat hingga Disdukcapil Natuna. Sehingga terbit KK baru, atas nama Ari sendiri.

ARI menunjukan awal pemalsuan bermula dari Surat Keterangan Kehilangan dikeluarkan Kelurahan Sedanau

“Heran, istri dan adik ipar saya bisa pindah KK tanpa sepengetahuan saya,” tegasnya. “Mereka pindah dari KK saya ke KK orang tua mereka yang tinggal di Desa Teratak, Rumbio Jaya, Kampar, Riau.”

Kenapa ia menduga pemalsuan terjadi tingkat kelurahan, kecamatan hingga Disdukcapil Natuna? Mengingat, menurut Ari, Kelurahan Sedanau telah berani mengeluarkan surat keterangan kehilangan atas namanya. Dari surat kehilangan tanpa sepengetahuannya itu, diteruskan ke kelurahan hingga ke Disdukcapil Natuna.

“Coba kita pikir, beraninya pihak Kelurahan Sedanau membuat berita kehilangan KK atas nama saya,” katanya. “Yang anehnya, pihak Kecamatan Bunguran Barat hingga Disdukcapil Natuna membenarkan. Seharusnya surat kehilangan dikeluarkan Kepolisian setempat.”

Atas dugaan pemalsuan KK-nya, Ari yang telah lama pisah tempat tinggal dengan istrinya itu, meminta Satrekrim Polres Natuna membongkar kasus ini seterang-terangnya.

“Saya belum cerai. Istri saya pindah ke Riau, kerja di sana,” terang Ari. “Saya pun sebagai kepala keluarga tetap mengirim uang, untuk istri dan anak saya masih balita,” kata Ari lagi sambil menunjukan bukti laporan ke SPKT Polres Natuna.

Laporan itu tertulis, nama Arizki Fil Bahari. Lahir Sedanau 2 September 1991. Dalam laporan ke polisi, Ari merasa ada oknum-oknum tertentu telah melakukan pemalsuan dokumen KK-nya. Surat tanda terima laporan 21 Maret 2018. Penerima Kepala SPKT Polres Natuna Bripka Rinaldi.

Namun, menurut Ilham, dalam pembuatan KK baru atau pindah domisili, pihaknya telah mengikuti prosedur berlaku. Prosedurnya, antara lain, pemohon harus membawa berkas KK, KTP dan pendukung lain, yang foto copy dan asli.

Seandai KK hilang, pemohon bisa melampirkan surat kehilangan dari kelurahan setempat. “KK hilang, kita tak perlu surat pernyataan kehilangan dari Kepolisian,” katanya. “Cukup surat keterangan kehilangan dari kelurahan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008,” katanya lagi, sambil menambahkan, prosedur sama, saat seorang warga ingin pindah domisili ke daerah lain. “Intinya, kita tak sewenang-wenang mengeluarkan dokumen kependudukan seseorang.” (*andi surya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *