Breaking NEWS
19 April 2018

KEPRI DISKRIMINASI, NATUNA BAGUS JADI PROVINSI

 

infonusantara.co.id, NATUNA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), melalui Dinas Pendidikan-nya tak peduli terhadap perkembangan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Natuna. Ketidak pedulian dinas di pimpin Arifin Nasir itu, ketika Pemerintah Kabupaten Natuna mengusul pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLTA di sejumlah kecamatan se-kabupaten kepulauan perbatasan di tengah Negara Asean ini.

Padahal RKB di usul, bersifat penting, karena sangat mengganggu tugas belajar mengajar bagi guru dan murid. “Hasil kunker tahun lalu, saya mendapat aspirasi dari para guru SLTA di sejumlah kecamatan,” kata Ketua Komisi III DPRD Natuna Harken di ruang kerjanya kepada sejumlah awak media, Selasa 6 Februari 2018 siang. “Aspirasi dari para guru itu, meminta menyampaikan tentang rehabilitasi di ruang belajar mengajar mereka.”

Aspirasi para guru SLTA sejumlah kecamatan cukup jauh dari Kota Ranai, ibukota kabupaten itu, kata Harken, yaitu: Suak Midai, Subi, Serasan dan Bunguran Timur. Rupanya aspirasi sejalan di usul Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna. “Kita takut, sebab sebagian RKB, rentan roboh,” terang Harken “Nanti telah memakan korban, baru sibuk provinsi mengurusnya.”

Kenapa provinsi mengurus persoalan SLTA Natuna? Harken mengatakan, sesuai aturan ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana SLTA sudah menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan sekolah tingkat dasar hingga tingkat menengah pertama, baru kewenangan kabupaten atau kota. “Jadi kita tak punya kewenangan mengurus SLTA,” terangnya.

Dengan tak mendapat bantuan pembangunan RKB, menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan Natuna itu, kabupaten perbatasan ini, bagai bukan masuk wilayah Kepri. Jika Pemprov Kepri tak peduli kabupaten ini, Harken menegaskan, “Bagus Natuna menjadi provinsi sendiri.”

Pemprov Kepri, kata Harken, seperti tak mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo. Sebab Presiden Jokowi -biasa disapa- menetapkan prioritas pembangunan di pulau terdepan, terluar atau perbatasan. Sementara Pemprov Kepri, tidak menggubris kebijakan orang nomor satu di republik ini.

“Kalau Pemprov tak peduli atau diskriminasi, bagus Pemerintah RI menetapkan Natuna menjadi provinsi baru,” ulang Harken, sambil menambahkan, wilayah provinsi, yaitu: kabupaten dan kota. Harusnya Pemprov Kepri bersikap adil dengan memplot anggaran 20 persen pendidikan, dibagi sama rata setiap kabupaten dan kota. “Bagi rata saja, tak bisa,” katanya. “Macam mana mau membangun kabupaten dan kotanya.” (*andi surya)