Breaking NEWS
19 April 2018

Kepri Tak Adil, Natuna Harus Provinsi

GUBERNUR Kepri, Bupati Natuna

infonusantara.co.id, NATUNA – Kabupaten Natuna, cukup di kenal seantero dunia. Sang pemilik belasan ladang minyak dan gas (migas) di laut. Dari belasan ladang migas, sebagian telah di kelola perusahaan berbagai negara, salah satu Amerika. Ladang migas terbesar, belum di kelola, Blok East Natuna, dahulu Blok D Alpha Natuna.

Celakanya, meski pemilik ladang migas, nasib Natuna sungguh memprihatinkan. Dengan kebijakan baru, Pemerintah Kabupaten Natuna hanya bisa mengelola wilayah hingga di tepi pantai. Tepi pantai ke-laut, hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Pemerintah Republik Indonesia.

Alhasil, Dana Bagi Hasil Migas Natuna, menjadi jatah Pemprov Kepri. “Sekitar Rp1,8 triliun setahun, masuk APBD Kepri,” kata Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal saat kunjungan kerja di Gedung Serba Guna Kecamatan Midai, Ahad siang 15 April 2018. “Natuna, pemilik migas hanya di beri jatah sekitar Rp6 milyar.”

Yang Hamid kurang setuju, Tanjung Balai Karimun, kampung halaman Gubernur Kepri Nurdin Basirun dapat jatah migas Natuna, sekitar Rp200 milyar. Karena kabupaten itu dapat jatah migas Natuna terbesar, saat musrenbang provinsi, anggarannya ditutupi, alias tak di tayang.

“Lucu, di musrenbang provinsi, kabupaten dan kota se-Kepri di tayang anggarannya,” kata Ketua DPW PAN Kepri itu. “Hanya Karimun ditutupi, ada apa ini?” katanya lagi, sambil menambahkan, untung ia tak ada di tempat dalam pembahasan itu.

Jika hadir dalam pembahasan, Hamid akan mempertanyakan, kenapa perbedaan cukup mencolok. “Jangan kan pembagian anggaran migas, pembagian sapi kurban saja tak adil,” tegasnya. “Bagaimana adil, Natuna dapat 4 ekor, Karimun 72 ekor. Nasib Natuna, sama dengan kabupaten dan kota se-Kepri, kecuali Karimun.”

Jadi Hamid berkeinginan, Natuna dimekarkan menjadi provinsi khusus. Agar Natuna, dapat mengelola anggaran migas sekitar Rp1,8 triliun pertahun itu. “Saya akan ajak Anambas bergabung,” ungkapnya. “Kita bentuk Provinsi Khusus Natuna – Anambas.”

Dengan mekar menjadi provinsi, kata Hamid, maka akan terbentuk Kabupaten Natuna Selatan dan Kabupaten Natuna Barat. Anggaran migas Rp1,8 triliun, akan di bagi ke dua kabupaten baru itu.

“Terbentuk provinsi, masyarakat Natuna – Anambas akan makmur. Lapangan kerja terbuka lebar,” tuturnya. “Kajian pemekaran provinsi telah saya siapkan, tinggal tandatangan seluruh elemen masyarakat agar bisa kita ajukan ke pemerintah pusat.”

Gubernur Kepri Nurdin Basirun hingga berita dipublikasi, belum di konfirmasi. Kenapa Gubernur asli Karimun itu, tak adil membagi anggaran ke kabupaten dan kota se-Kepri, kecuali Karimun.

“Saya pernah bergurau dengan Pak Gubernur. Saya bilang, masyarakat menilai, Bapak sebenarnya Gubernur Kepri, atau Gubernur Karimun,” tanya Hamid. “Pak Gubernur membantah.” (*andi surya)