KETIKA INDONESIA TIDAK BERDAULAT DI WILAYAH UDARA

KETIKA Kolonel Azhar memberi keterangan tentang wilayah udara Natuna

————-
Puluhan tahun wilayah udara Natuna, Indonesia “dijajah” negara Singapura – Malaysia. Kerugian, fee kontrol penerbangan hingga kerawanan pertahanan.
————–

infonusantara.co.id, NATUNA – Dengan lugas Kolonel (Pnb) Azhar Aditama berbicara di depan puluhan awak media di ruang VIP Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad (Lanud RSA) Natuna, Rabu pagi 31 Januari 2018. Komandan Lanud RSA itu berbicara tentang berbagai persoalan terhadap kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia.

Salah satu pembicaraan terpenting dari perwira melati tiga sangat akrab dengan para pewarta itu, tentang kedaulatan wilayah udara kabupaten kepulauan perbatasan di tengah negara Asean ini. Rupanya kedaulatan wilayah udara kabupaten berbatasan laut negara Vietnam, Kamboja, China, Brunai, Malaysia dan Singapura itu, masih “dijajah” Singapura dan Malaysia.

Nah loh. Kenapa kedaulatan wilayah udara Natuna dan sekitar masih dikuasai dua negara tetangga itu? Cerita bermula dari tahun 1962 silam. Ketika Indonesia belum mampu mengontrol wilayah udara Natuna dan sekitar, sehingga ditangani Singapura dan Malaysia.

Dengan jabaran, kata Kolonel Azhar, wilayah udara A di kontrol Singapura. Di wilayah B dan C, di kontrol Singapura dan Malaysia. Sedangkan wilayah di kontrol Singapura dan Malaysia ini, dibagi, 20.000 kaki keatas wewenang Singapura, serta 20.000 kaki kebawah wewenang Malaysia. Jadi, kata perwira terlihat masih muda itu, “Setiap pesawat berlalu lalang, harus bayar fee pada pemilik wilayah udara Natuna itu.”

Sebelum menjelaskan secara terperinci tentang kondisi wilayah udara Natuna, masih belum berdaulat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kolonel Azhar menyampaikan salam hormat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada awak media di kabupaten ini.

“Dari dulu hingga kini, Pak Panglima TNI sangat akrab dengan rekan-rekan media,” kata Kolonel Azhar. “Beliau pun berpesan pada kami semua agar menjalin silaturahim dengan rekan-rekan media Natuna,” katanya lagi, sambil menambahkan, salam hormat Panglima TNI sampaikan, ketika Kolonel Azhar mengikuti Rapat Pimpinan TNI di Jakarta, kemarin.

Sebagai perwakilan Natuna dalam Rapim, kata Kolonel Azhar, Panglima punya misi agar prajurit TNI dapat turut menyukseskan Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama wakilnya, Jusuf Kalla, yaitu: Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Khusus Natuna, Panglima TNI sangat konsentrasi terhadap konflik Laut China Selatan, antara Filipina, Brunai, Malaysia, Vietnam dan China. “Memang Pulau Natuna milik Indonesia, aman dari konflik. Tapi biarpun aman, kita tetap waspada,” tegasnya. “Hanya wilayah ZEE Natuna, diklaim milik China.”

Kembali Kolonel Azhar menceritakan permasalahan wilayah udara Natuna dikuasai negara Singapura dan Malaysia. Dengan sektor ekonomi, perhubungan dan pertahanan semakin maju, Indonesia berkeinginan mengambil alih kontrol wilayah udara Natuna.

Namun Indonesia tidak bisa mengambil sewenang-wenang. Harus melakukan diplomasi pada Internasional Civil Aviation Organizational (ICAO) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa-nya lalu lintas penerbangan. Hasil diplomasi, ditetapkan Lanud RSA Natuna, mewakili Indonesia sebagai pemilik tower penerbangan, mengontrol sebagian wilayah udara dikuasai Singapura pada 4 Januari 2018.

Penetapan dipublikasi pada 9 November 2017. Namun atas lobi Singapura ke ICAO, penetapan itu batal. “Kita salut cara lobi Negara Singapura,” kata Kolonel Azhar. “Kita sudah ditetapkan sebagai pengontrol wilayah udara sendiri, bisa batal. Ya, Singapura masih tetap sebagai pengontrolnya, hingga 2019.”

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, menurut Kolonel Azhar, sangat gusar mendengar Singapura kembali mengontrol wilayah udara Natuna. Sesuai perintah Presiden Jokowi -sapaan akrab presiden- Menko Luhut menegaskan, “Kita akan ambil alih hingga berakhir masa wewenang Singapura pada 2019.”

Ketika wilayah udara Natuna masih dikuasai negara tetangga, terang Kolonel Azhar, otomatis cukup banyak kerugian dialami Indonesia, khusus Natuna. Karena khusus Natuna, masyarakatnya harus membeli tiket lebih mahal dari penerbangan jarak sama di daerah lain. Sebab pesawat udara harus berputar, saat pergi atau datang ke Natuna.

“Dari Batam ke Natuna, pesawat harus berputar ke wilayah udara Tanjungpinang. Dari Tanjungpinang, baru tembak lurus ke Natuna. Alhasil berapa biaya operasional harus dikeluarkan satu pesawat,” katanya. “Padahal kalau langsung lurus ke Batam – Natuna, atau sebaliknya, tidak akan makan banyak biaya. Langsung lurus, tidak berputar.”

Lalu, kenapa pesawat udara akan pergi atau datang ke Natuna, dari Batam tidak langsung lurus? Kolonel Azhar menegaskan, karena wilayah udara Natuna masih dibawah kontrol Singapura. Negeri Singa itu tidak membenarkan langsung lurus penerbangannya.

Alasannya, wilayah lurus itu, kawasan berbahaya, atau danger area. Mengingat setiap hari, kapal-kapal perang mereka latihan menembak dari laut ke udara. “Nol hingga 50.000 kaki ke atas, di kawasan itu,” kata Kolonel Azhar. “Tidak dibenarkan dilewati pesawat udara.”

Soal punca harga tiket mahal lainnya, Kolonel Azhar pernah menyarankan kepada Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal supaya menyurati Kementerian Perhubungan RI. Dalam surat, Bupati harus minta menurunkan ambang batas tertinggi tiket pesawat Natuna. Atas saran itu, Bupati menyurati Kemenhub. Tapi penurunan ambang batas tertinggi itu, tidak semudah membalik telapak tangan.

Kerugian lain, saat tidak bisa mengontrol wilayah udara, pesawat melintasi angkasa Natuna, sekitar 350 unit setiap hari. Sementara pesawat melewati wilayah suatu daerah, harus membayar fee lalu lintas udara pada pengontrolnya. “Berapa dana diterima Indonesia setiap hari, jika kita bisa ambil alih pengontrol wilayah udara Natuna,” katanya. “Seandai diterima dana itu, jelas akan masuk APBN, dan kembali ke APBD Natuna.” (*andi surya)