Ketua MPR: Musuh Nyata Kita Bukan Komunisme, Tapi Kemiskinan

Zulkifli Hasan
Ketua MPR, Zulkifli Hasan

infonusantara.co.id, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, mengabaikan isu atau kekhawatiran sebagian kalangan tentang bahaya laten komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Zulkifli, ancaman nyata bangsa dan negara Indonesia sekarang bukan lagi komunisme, melainkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Masih banyak masyarakat miskin yang lebih memerlukan perhatian pemerintah.

“Masalah PKI, jangan reaktif. Musuh nyata kita bukan itu, menurut saya. Musuh nyata kita yang sekarang dihadapi itu soal kesenjangan (ekonomi dan sosial),” kata Zulkifli kepada wartawan dalam acara Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional di Jakarta pada Minggu malam, (29/5).

Zulkifli mengaku sering berkunjung ke daerah-daerah, terutama kawasan timur Indonesia, dan menemukan kenyataan betapa masih terlalu banyak warga miskin. Pembangunan yang tidak merata di kawasan timur dan barat Indonesia menjadi penyebab utamanya. “Yang punya (baca: masyarakat sejahtera), punya sekali, yang enggak punya (baca: masyarakat miskin), tidak punya sekali, itu individu. Begitu juga kesenjangan antara pusat dan daerah; Kota Solo, Semarang, Surabaya, Jakarta, semua ada,” kata Zulkifli.

Dia mencontohkan kesenjangan di beberapa daerah yang sebenarnya berstatus kota tetapi faktanya seperti desa, karena masih banyak warga miskin, sanitasi buruk, infrastruktur tak memadai. Kesenjangan anggaran pembangunan pun tampak nyata. Misalnya, di Maluku Utara, anggarannya berbasis jumlah penduduk dan daratan, yang cuma Rp1,5 triliun, padahal Jakarta mencapai Rp80 triliun. Maluku Utara tak mungkin mampu mengejar ketertinggalan dari Jakarta.

Dia mengingatkan lagi tentang ancaman bahaya laten komunisme. Lebih baik pemerintah mendorong pengusutan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu ketimbang terus menerus mengembuskan isu kebangkitan PKI. “Soal PKI ini, pelanggaran HAM berat banyak, ini harus kita selesaikan. Jangan sampai ini menjadi beban sejarah. Caranya bagaimana pemerintah,” ujar Zulkifli. (ase)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *