Kolom PenulisTajuk Wacana

Maraknya Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia

PENULIS : 

Nurrayda Yuniarta *)

Mahkamah konstitusi adalah buah reformasi bagi masyaraat Indonesia dengan usaha memerkuat demokrasi, publik berhak untuk beraspirasi dalam legislasi siapapun berhak untuk menguji pasal lewat konstitusi  termasuk masyarakat dalam menggugat Negara lewat mahkamah konstitusi (MK) barang siapa yang merasa hak- haknya dihambat mereka diberi kesempatan menggugat dan sekarang rakyatlah yang merasa dampaknya saat hukum sama sekali tidak berpihak kepada mereka  undang –undang perkawinan dibawah umur selalu di gugat  dan berkali-kali kandas batas usia perkawinan yang teralu muda bagi perempuan memiliki dampak begitu besar  dan membuat mereka rentan menjadi korban akibat pernikahan dibawah umur baik dalam kekerasan yang selalu dialami sangat menghantui perempuan yang menikah saat usia dini. Dalam bulan april 2017 undang-undang perkawinan digugat di mahkamah konstitusional, Diakhir tahun 2018 bulan desember mahkamah konstitusional (MK) mengkambulkan permohonan dengan menyatakan frasa usia 16 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan pada bulan September tahun 2019 paripurna DPR menyetujui umur minimal perkawinan perempuan dan laki-laki 19 tahun dalam hal ini batas usia menikah perempuan yang ditetapkan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya satu dari sekian banyak peraturan di indonesia yang memicu diskriminasi dan menggugat hak konstitusional warga Negara dan beragam masalah berpotensi menimpa para perempuan yang menikah diusia anak yang mulai dari tidak dapat hak pendidikan, mengalami kekerasan oleh suami yang biasanya berumur jauh lebih tua serta kekerasan fisik yang diterima dan terganggunya mental karena berhubungan intim diumur yang begitu muda. Perjuangan yang dikabulkan oleh MK dalam kasus ini salah satu penggugat ialah ending wasrinah dinikahi orang tuannya saat berumur 14 ahun yang duduk dibangku sekolah menengah pertama (SMP) diwaktu itu, “saya masih pengen kayak teman-teman sekolah masih pengen  dapat ijazah, tetapi saya malah disuruh kawin dapatnya baku nikah bukan ijazah” kata ending.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menyebutkan, perkawinan anak lebih rentan terjadi di daerah atau desa dibandingkan di kota. Hal ini lantaran budaya atau kultur di daerah masih terkesan memaklumi adanya perkawinan anak. “Angka pernikahan dini lebih tinggi terjadi di kampung (daerah). Progres yang digagas pemerintah sudah cukup banyak, tapi pengaplikasiannya cukup terbatas karena tak bisa diterapkan sendiri oleh pemerintah,” ucap Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati di Hotel Aryaduta, dan jumlah perempuan Indonesia yang menikah di usia anak tergolong sangat tinggi dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak diidentifikasi seseorang yang belum berumur 18 tahun. Pada tahun 2013, Indonesia ditempatkan posisi ke-7 dalam soal perempuan menikah diusia kurang dari 15 tahun dalam survey social ekonomi nasional BPS pada tahun 2018 tercatat 35,69 persen perempuan menikah saat berumur anak alias sebelum atau sesudah 18 tahun padahalnya ditahun 2015 angka presentasenya hanya 28,05 persen di 30 provinsi lebih dari 25 persen perempuan menikah diusia muda  bahkan di jawa barat, jawa timur, Kalimantan tengah, Kalimantan selatan, dan Sulawesi tenggara komposisinya perempuan menikah dibawah usia muda mencapai 40 persen dan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak. Dewan Pengawas International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Zumrotin K. Susilo mengatakan pernikahan anak berdampak pada kemiskinan, kematian ibu juga kualitas bayi yang dilahirkan. Disamping itu pernikahan anak membuat kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga rentan terjadi sekaligus merenggut hak anak, merujuk Undang-undang tentang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002. yang menikah dibawah umur dengan paksaan orang tua yang ngatas namakan ekonomi berat yang dia rasakan seharusnya masa kanak-kanak masa paling indah tetapi tidak dirasakannya lebih tepat  menggambarkan betapa banyaknya kasus –kasus serupa di Indonesia.(kompas)

Bahkan menurut hamdan zoelva ‘’emng dibuka untuk masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengajukan judicial review undang-undang dan mereka yang merasakan  betapa beratnya ketika kawin sangat muda”. Ketika mengambil keputusan dalam MK dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak tetapi dengan bukti-bukti dalam konteks perkawinan, bagi pakar hukum refly harun, undang-undang dasar 1945 kaya pasal-pasal perlindungan hak asasi manusia (HAM) setelah diamandemen “itulah yang menjadi entry poin bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan,”ujar refly.(narasi)

Meskipun pengesahan revisi perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah disahkan pada tanggal 16 september 2019 dilegislatif. Bahkan pemerintah pun harus ikut serta dalam hal tersebut tetap harus mendorong lahirnya  kebijakan baru atau merubah kebijakan yang sudah ada, merevisi kebijakan yang sudah ada tentang batasan usia perkawinan karna keputusan harus dijalankan sesuai undang-undang jika hukum bukan untuk melayani kekuasaan maka siapapun berhak menggugat perundang-udangan termasuk masyarakat dan Negara yang memungkinkan rakyatnya bisa menggugat kenapa tidak ikut melindungi publik dengan tindakan karna keadilan ialah kerinduan bagi Negara itu sendiri bukan soal teori yang digunakan tetapi dengan keadilan dan  tidak ada keadilan yang Sempurna tetapi banyak merugikan masyarakat. Banyak orang berpendidikan tidak beretika dibandingkan orang yang tidak mempunyai pendidikan tetapi mempunya harga diri. *) Penulis merupakan mahasisiwi  Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker