MASALAH PROYEK KELARIK – TELUK BUTON, KOMISI II PANGGIL DINAS PU

Kondisi proyek, Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki dan Tokoh Pemuda Kelarik Imran
Kondisi proyek, Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki dan Tokoh Pemuda Kelarik Imran

infonusantara.co.id, RANAI – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Natuna Marzuki akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum Natuna terhadap pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Tanah Desa Kelarik ke Desa Teluk Buton. Proyek jalan tembus dua desa berada di Kecamatan Bunguran Utara senilai Rp23 milyar itu dinilai beberapa kalangan masyarakat Kelarik, bermasalah. Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan 2015, bermasalah, dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sehingga, Komisi II akan segera meminta klarifikasi dari Dinas PU Natuna, sebagai dinas teknisnya. “Kemarin, empat orang pemuda yang mengaku utusan masyarakat Kelarik mengadu ke komisi II,” kata mantan wartawan mingguan itu, di ruang kerjanya, Kamis 29 September 2016. “Dari pengaduan itu, kami mendengar, pelaksanaan pembangunan jalan tanah Kelarik – Teluk Buton, bermasalah.”

Menurut utusan masyarakat Kelarik, kata Marzuki, permasalahan terjadi, setelah proyek rampung dikerjakan, tidak bisa dipergunakan masyarakat. Karena sebagian jalan berlumpur, sangat sulit dilalui kenderaan. “Dulu kita pernah pantau kelapangan, jalan lumayan bagus,” katanya. “Mungkin karena hujan, menjadi berlumpur,” katanya lagi, sambil menambahkan, saat meminta klarifikasi Dinas PU Natuna, Komisi II akan meminta dokumen kontraknya. “Kita mau lihat, dokumen kontrak, tertulis atau tidak tanah timbun pilihan dan sebagainya.”

Imran -salah seorang utusan masyarakat Kelarik, pernah meminta Info Nusantara publikasi pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Tanah Kelarik – Teluk Buton. Tokoh Pemuda Kelarik beserta kedua rekannya itu melihat kondisi proyek hingga Agustus 2016, belum rampung. Padahal, kata Imran sambil menghisap rokoknya dalam – dalam, Sabtu siang 13 Agustus 2016, “Pembangunan jalan tanah itu, paket proyek 2015.”

Namun Im –biasa disapa- kurang mengetahui, kapan paket proyek, mulai dikerjakan. “Pembangunan jalan tanah itu, proyek DAK Tambahan 2015,” kata Gapok, salah seorang rekan Imran. Gapok sangat mengetahui, karena terus memantau perkembangan pelaksanaan pembangunannya. “DAK Tambahan 2015, total anggaran sekitar Rp50 milyar. Salah satu paket proyeknya, Pembangunan Jalan Tanah Kelarik – Teluk Buton, anggaran sekitar Rp24 milyar,” kata Gapok lagi.

Wartawan mingguan, satu kampung dengan Im itu terus bercerita tentang kondisi proyek pembukaan jalan tanah Kelarik – Teluk Buton. Hasil pantauannya, kondisi jalan sangat memperhatinkan. Ketika hujan, jalan berlumpur. Ketika panas, jalan berdebu. “Kemarin, seusai hujan, saya memantau jalan itu,” kata Gapok. “Kondisi jalan berlumpur dan berlobang disana-sini.”

Sebenarnya, Im hanya meminta kontraktor pelaksana proyek, bekerja profesional. Kasihan masyarakat pengguna jalan. “Pemerintah membangun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Tolong kontraktor pelaksana mendukung program pemerintah. Sebab sebagai pelaksana proyek, Anda (kontraktor-red) kan dapat untung. Kenapa kerja asal-asalan,” kata Im menghimbau kontraktor pelaksana proyek Pembangunan Jalan Tanah Kelarik – Teluk Buton agar segera menyelesaikan pekerjaannya.

Sebelumnya, Info Nusantara telah mempublikasi proyek Pembangunan Jalan Tanah Kelarik – Teluk Buton, dari pelelangan hingga pekerjaan, tercium bau amis “korupsi”. Keterangan Wan Aswin Winardi -Ketua Panitia Lelang- merasa yakin, mekanisme pelelangan paket proyek Pembangunan Jalan Tanah Kelarik – Teluk Buton, sangat transparan, dari administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan penetapan pemenang lelang. Sehingga, kata Pegawai Dinas PU Natuna itu, diruang kerjanya sangat sederhana pada Selasa 31 Mei 2016, “Pada tahun itu, kita tetapkan PT Kuda Sakti sebagai pemenang lelang.”

Namun sumber Info Nusantara berkata sebaliknya. Menurut sumber, telah terjadi “kongkalikong” antara panitia lelang dengan PT Kuda Sakti. Akibatnya, peserta lelang lain tidak bakal menang, biar pun harga penawaran paling terendah dan administrasi lengkap. “Proyek itu sudah dikondisikan untuk salah satu pemenang,” katanya. “Jadi kita minta masalah ini dipublikasi, agar aparat penegak hukum daerah hingga pusat mengetahuinya.”

Di papan pengumuman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Natuna, Senin 14 Desember 2015, tertulis : proyek Pembangunan Jalan Tanah Kelarik – Teluk Buton, paket proyek Dinas PU Natuna. Pagu anggaran proyek dari DAK Tambahan 2015, sekitar Rp23,750 milyar. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)-nya, Rp23,747 milyar. Jumlah peserta lelang, tujuh belas perusahaan. Dari tujuh belas perusahaan, PT Kuda Sakti memenangkan pelelangan.

Yang anehnya, harga penawaran PT Kuda Sakti sungguh “sakti”, mendekati HPS, sekitar Rp23,629 milyar. Selisih sekitar Rp118 juta atau turun 0,5 persen. Padahal, perusahaan lain, PT Multi Jasa Bangun berani menawarkan harga sekitar Rp20,896 milyar. Selisih bisa kembali masuk ke kas daerah, sekitar Rp2,8 milyar. “Belum tentu harga terendah menang,” kata Aswin sedikit berdiplomasi. “Begitu juga harga tertinggi, belum tentu kalah.”

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bab II Bagian Kedua Pasal 6 tertulis, para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, berakibat terjadi persaingan tidak sehat. Menghindari dan mencegah terjadi pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan.

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan mencari keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, secara langsung atau tidak langsung yang merugikan negara. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pelelangan paket proyek Pembangunan Jalan Tanah Kelarik – Teluk Buton tidak melanggar Perpres? Hanya aparat penegak hukum yang bisa mengusutnya. “Dugaan kongkalikong antara panitia lelang dengan PT Kuda Sakti terang benderang,” kata sumber lainnya. “Tidak mungkin perusahaan itu berani turun harga 0,5 persen, kalau tidak dikondisikan.” Sementara Aswin membantah. “Kita menangkan PT Kuda Sakti sesuai mekanisme,” tegasnya.

Lalu, bagaimana dengan hasil pekerjaan PT Kuda Sakti? Hasil pantauan lapangan, setiap beberapa meter pembangunan jalan tanah, berbeda lebarnya. Di beberapa ruas, penimbunan asal-asalan. Tidak terlihat, sebaran pasir batu (sirtu) sebagai pengeras jalan. Dipertengahan pembukaan jalan proyek, beberapa pekerja masih sibuk membangun gorong-gorong tempat pelintasan air sungai kecil. “Proyek ini belum rampung,” kata salah seorang pekerja, Selasa 26 April 2016. “Sebagian kawan pekerja, terus membuka jalan di ujung sana.”

Informasi dari berbagai sumber, biarpun belum rampung, paket proyek pembangunan jalan tanah diperkirakan sepanjang sembilan belas kilometer itu, dibayar lunas. “Tidak benar, proyek Pembangunan Jalan Tanah Kelarik – Teluk Buton dibayar lunas,” kata Ketua Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, Wira. “Proyek baru dibayar 20 persen, sesuai aturan,” kata Pegawai Dinas PU Natuna itu, ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa 10 Mei 2016.

Tetapi Wira tidak menyangkal, hingga saat ini, paket proyek pembangunan jalan tanah itu, belum rampung dikerjakan. Karena belum rampung, perusahaan pelaksana kegiatan di beri penambahan waktu kerja 90 hari kalender, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2015. Namun, kata Wira, “Biarpun mengacu kepada PMK 243/2015, kita tetap menggunakan Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.”

Kapan paket proyek itu mulai dikerjakan? Wira menerangkan, paket proyek Pembangunan Jalan Tanah Kelarik – Teluk Buton mulai dikerjakan pada November 2015. Berakhir pekerjaan Februari 2016. Karena belum rampung, pelaksana teknis kegiatan memberi penambahan waktu selama 90 hari kalender. Seandai sampai batas waktu penambahan belum rampung, Wira menegaskan, “Kita akan lakukan putus kontrak.”

Sebenarnya, menurut Wira, proyek mempergunakan anggaran DAK Tambahan 2015, sesuai PMK 243 Tahun 2015, tidak menggunakan sistem nol tahun. Artinya, kegiatan itu bisa dilanjutkan hingga batas akhir 2016. Meskipun rentang waktu cukup lama, pihaknya tetap memberi tambahan waktu 90 hari kalender, dari berakhir masa pekerjaan Februari 2016. Sistem penambahan waktu, ia pernah baca di media massa, juga terjadi pada proyek pembangunan pelabuhan Bintan. “Jika sudah diberi penambahan waktu belum rampung,” kata Wira. “Kita putuskan kontrak, dan dibayar sesuai volume pekerjaan.”

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2014, Pasal 4 Ayat (1) huruf a tertulis, berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia barang dan jasa yang mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan 90 hari kalender sejak berakhir masa pelaksanaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Paragraf Ke-enam Pasal 93 Ayat (1) tertulis sebaliknya. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila penyedia barang dan jasa lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu ditetapkan. Ayat (2), dalam pemutusan kontrak atas kesalahan penyedia barang dan jasa, dimasukkan dalam daftar hitam.

Isu berkembang, penggunaan anggaran DAK Tambahan 2015, bukan hanya paket proyek Pembangunan Jalan Kelarik – Teluk Buton. Rupanya, ada empat paket lain, dengan total keseluruhan Rp48 milyar. Dari anggaran Rp48 milyar, Dinas PU Natuna harus menyetor delapan persen ke oknum di pemerintahan pusat. Apakah isu itu benar? Perlu di telusuri. (*andi surya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *