Mendikbud : Masih Ada Pungli

Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy

infonusantara.co.id, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui masih banyak terjadi praktik pungutan liar di dalam proses penyelenggaraan pendidikan nasional. Semangat otonomi daerah yang di antaranya mengubah susunan tata kelola kewenangan di setiap jenjang sekolah membuat pemerintah pusat cukup sulit melakukan pengawasan.

Otonomi daerah mengamanatkan jenjang sekolah dasar dan menengah pertama (SD/SMP) dikelola pemerintah kota dan kabupaten. Jenjang sekolah menengah atas (SMA) di bawah pengawasan pemerintah provinsi. Kemendikbud hanya mengeluarkan regulasi umum seperti Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tahun ini berlandaskan zonasi.

Muhadjir menyatakan selalu meminta Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk menindaklanjuti semua laporan dugaan pungutan liar. Terutama yang marak terjadi pada jenjang SMP dan SMA.

“Laporan dari masyarakat terkait adanya pungutan liar kami tindak lanjuti. Karena laporan itu bukan berarti betul kejadian. Saya sudah menegaskan kepada Itjen untuk mengecek bagaimana kebenarannya. Kalau tidak salah ada 199 laporan dan ternyata yang betul pungli sebanyak 10 kasus,” ucap Muhadjir saat menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis, (3 /8).

Ia menyatakan, komitmen pemda dan pemprov dalam memberantas pungutan liar sangat besar. Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah pusat membentuk tim saber pungutan liar.

“Saya bukan mau cuci tangan, tapi Kemendikbud itu sektor pendidikan dan tugasnya masing-masing di daerah. Kami berbagi kewenangan regulasi dan afirmasi. Harus dilihat aspek spesial di mana kejadiannya. Kami sudah bekerjasama dengan tim saber pungli di daerah untuk memantau kasus pungli,” ucap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Kendati keberadaan tim saber pungli cukup strategis, Mendikbud berharap pemda dan pemprov tak ragu dalam mengeluarkan kebijakan. Dengan catatan, tak melanggar aturan yang digariskan pemerintah. “Berdasarkan pengalaman memang banyak kasus yang semula diduga pungli ternyata pungutan resmi. Seperti yang terakhir kejadian di Bandung, itu resmi berdasarkan peraturan,” katanya. (tim)