Penempatan Tifatul Rawan Konflik Kepentingan

Tifatul Sembiring
Tifatul Sembiring

infonusantara.co.id, Jakarta – Direktur Centre for Budget Analisys, Uchok Sky Khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil alih kasus dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informasi era pemerintahan SBY.

Sebab, penanganan kasus yang diduga melibatkan mantan Menkominfo saat itu, Tifatul Sembiring di Kejaksaan Agung tidak berjalan maksimal.

Selain itu, Uchok juga mendesak DPP PKS mengevaluasi penempatan Tifatul di Komisi III DPR karena dinilai rawan konflik kepentingan.

“Bagaimanapun baik KPK maupun Kejaksaan Agung adalah mitra kerja komisi III. Jika tidak, akan muncul kecurigaan bahwa PKS sengaja menempatkan Tifatul di Komisi III agar dapat mengintervensi kasus yang dituduhkan padanya,” ujarnya, Rabu (27/4).

Menurut Uchok, sebagai mantan menkominfo, seharusnya PKS menempatkan Tifatul di komisi yang sesuai, yakni Komisi I sebagai mitra kerja kominfo.

Sebelumnya, desakan agar KPK mengambil alih kasus dugaan korupsi di Kementerian Kominfo juga dilakukan sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi. Koordinator Aksi Gerakan Anti Korupsi, M. Hilmansyah mendatangi Gedung KPK untuk mengadukan kasus dugaan korupsi di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informasi pada periode 2009-2014.

“Kasus ini sebenarnya telah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya,” tuturnya.

Hilmansyah mengungkapkan, sejumlah nama yang diduga kuat terlibat dalam korupsi berjamaah dana USO (Universal Service Obligation) di BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informasi diantaranya adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring yang saat ini menjadi anggota Komisi III DPR, dan mantan Dirut PT Telkom, Arief Yahya yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Kita khawatir Tifatul Sembiring dan Arief Yahya menggunakan posisi dan kewenangannya untuk mengintervensi proses penegakan hukum sehingga perkara ini tidak akan pernah selesai,” tukasnya. (sm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *