Daerah

Penuhi Aspirasi Masyarakat, Bupati Urus Pemindahan Wilayah Hukum Manyak Payed ke Kementerian dan Mabes Polri

 

infonusantara.co.id, ACEH TAMIANG – Bupati Aceh Tamiang Mursil berkunjung ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta, Senin pagi 8 Juli 2019. Kunjungan orang nomor satu di Kabupaten Bumi Muda Sedia di Kantor Kemenpan-RB itu, untuk meluruskan tentang status wilayah hukum Manyak Payed.

Karena secara administrasi, kecamatan itu masuk Aceh Tamiang, namun wilayah hukum ke Kota Langsa. “Ini harus diluruskan,” kata Mursil pada Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksana Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana, Bidang Polhukam dan Pemda, Nanik Murwati, serta Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana T. Eddy Syah Putra.

Keinginan pemindahan wilayah hukum Manyak Payed, menurutnya, merupakan aspirasi masyarakat. Aspirasi ini telah lama disampaikan. Nyatanya, hingga saat ini belum teralisasi.

“Kami minta, aspirasi masyarakat ini segera mendapat tanggapan,” kata Mursil, didampingi wakilnya, Tengku Insyafuddin, Ketua DPRK Fadlon, Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang Rahmadani serta Kabag Humas Setdakab Aceh Tamiang Agusliayana Devita.

Ada beberapa alasan mengapa pemindahan wilayah hukum Manyak Payed ke Aceh Tamiang? Yang pertama, kata Mursil, memudahkan koordinasi penanganan masalah sosial masyarakat setempat bersama instansi vertikal, terutama unsur Forkopimda. Kedua, efisiensi waktu dan efektivitas penanganan permasalahan tindak pidana yang terjadi di Manyak Payed.

Sementara, Pemkab Aceh Tamiang bersama Polres Aceh Tamiang dan unsur Forkopimda telah berkoordinasi dan menyurati Kapolda Aceh, perihal permohonan pemindahan wilayah hukum Manyak Payed, sebagaimana surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 100/1924 tertanggal 19 Juli 2017. Hal ini diperkuat dengan Telaahan Staf Nomor B/TS/01/II/REN.1.1/2018 dan Surat Kapolres Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Kapolda Aceh bernomor B/TS/413/II/REN.1.1/2018, perihal pokok Pengalihan Polsek Manyak Payed ke Wilayah Hukum Polres Aceh Tamiang.

Kapolda Aceh sendiri, ungkap Musril, sudah memberikan tanggapan positif dengan menyurati Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri, perihal Penataan Tipologi Polsek di Wilayah Hukum Daerah Aceh, termasuk di dalamnya pengalihan Polsek Manyak Payed menginduk kembali ke Polres Aceh Tamiang.

Menanggapi pemaparan Mursil, Nanik Murwati menyampaikan persoalan pemindahan wilayah hukum bukan berada di Kemenpan-RB, melainkan Mabes Polri. Ia menyebutkan penataan wilayah hukum adalah kewenangan Kapolri.

Nanik kemudian menjelaskan, memang Polri memiliki mekanisme sendiri menentukan wilayah hukum Polda maupun Polres yang melintasi wilayah administrasi pemerintahan daerah. “Ada beberapa Polda dan Polres membawahi wilayah hukum yang bukan wilayah administrasinya, seperti di Polres Kota Tangerang. Dari 13 kecamatan, 5 kecamatan masuk ke dalam Polres Tangerang Selatan,” ujarnya.

Nanik mendukung upaya Pemkab Aceh Tamiang memperjuangkan aspirasi warga Manyak Payed. Secara administratif, ia juga mengatakan segala kelengkapan persyaratan administrasi permohonan pemindahan wilayah Manyak Payed itu sudah lengkap, dan dapat diajukan ke Kapolri yang memiliki kewenangan akan hal itu.

Usai berkonsultasi dan audiensi ke Kemenpan-RB, Mursil dan rombongan bertolak ke Mabes Polri untuk menyampaikan hal serupa. Di Mabes Polri, bertemu Kepala Biro Kelembagaan dan Tata Laksana Asisten Perencanaan dan Keuangan Kapolri, Brigjen Pol. Yasdan Rivai. Kepada Bupati dan rombongan Yasdan menyampaikan beberapa hal administratif mesti dilengkapi supaya pengusulan dapat segera terlaksana. “Kita akan segera memproses usulan itu, setelah diajukan Polda Aceh,” pungkasnya. (*bachruny sitompul)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker