Pokja ULP BP Batam Tidak Profesional Tentukan Pemenang Tender

*AKAN DIADUKAN KE POLDA KEPRI

Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau.
Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau.

infonusantara.co.id, Batam – Lelang beberapa paket proyek milik Badan Pengelola Batam ( dahulu Badan Pengusahaan Batam)   ternyata menuai banyak masalah. Diantaranya, pelelangan pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan kolektor kawasan industri CPO Kabil tahap II.   Pelelangan dengan dokumen bernomor 5127.005.001.051B/D.01.02/Pokja-1/4/2016 tanggal 29 April 2016. Pelalangan pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan kolektor kawasan industri CPO Kabil tahap II itu diikuti beberapa perusahaan kontraktor. Diantaranya PT Jati Raja Kontraktor dengan nomor penawaran : 30/SPH-JRK/BTM/V/2016 dengan harga penawaran Rp2.916.466.000.- (dua miliar Sembilan ratus enam belas juta empat puluh enam ribu rupiah) dengan urutan kedua.

Namun dalam penentuan   pemenang lelang atau tender, kelompok kerja (Pokja) 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) BP Batam urutan kelima ditetapkan sebagai pemenang. Atas penetapan penawaran urutan kelima yang menjadi pemenang, PT Jati Raja Kontraktor sebagai penawaran urutan kedua melakukan sanggahan kepada Pokja I ULP Batam. Surat Sanggahan tanggal 18 Mei 2016 dengan   nomor surat 35/JRK-SL/BTM/V/2016   yang ditandatangani Direkturnya Harlem Situmeang   menyampaikan dua point sanggahan. Point pertama   yang disanggah yaitu, bahwa Pokja I ULP BP Batam menggugurkan PT Jati Raja Kontraktor dengan alasan personal inti tidak memenuhi persyaratan adalah tidak benar. Disebut, bahwa PT Jati Raja Kontraktor telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dokumen lelang tersebut. Kemudia point kedua   sanggahan   PT Jati Raja   menyebut, bahwa mereka menilai tidak profesionalnya Pokja I ULP BP Batam menetapkan pemenang nomor urut 5 sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp83.553.000.- (delapan pulu tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan selisih harga penawaran PT Jati Raja.

Dalam surat sanggahan, PT Jati Raja Kontraktor melampirkan bukti data personal yang dipersuaratkan oleh Pokja I ULP BP Batam dalam dokumen penawaran dan dapat dibuktikan kebenarannya. Surat sanggahan PT Jati Raja Kontraktor ke Pokja IM ULP BP Batam yang ditembuskan ke Kejaksaan negeri Batam, Polda Kepri, KPPU Batam dan DPP ASPEKINDO ternyata langsung dibalas Pokja I ULP BP Batam tanggal 19 Mei 2016.

Adapun balasan surat Pokja I ULP BP Batam yang diawali dengan ucapan terima kasih kepada PT Jati Raja atas surat sanggahan menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pokja I tahun 2016 ULP Batam terhadap dokumen penawaran yang di Upload PT Jati Raja, terdapat beberapa persyaratan teknis yang tidak dilampirkan dalam bentuk scan/hasil pemindaan sebagaimana yang dipersyaratkan didalam LDK, poin 8 tentang Persyaratan kualifikasi ayat 3, LDP poin K tentang Dokumen Penawaran dan Spesifikasi Teknis pasal 7 persyaratan Tenaga Kerja pada poin pendidikan dan pengalaman yang meliputi : 1. Ijazah dan Sertifikasi Profesi (SKA) Kepala Proyek minimal pendidikan S-1 Teknik Sipil mempunyai  persyaratan SKA – Ahli teknik jalan dengan pengalaman minmal 3 tahun. 2. Ijazah dan Sertifikasi Profesi (SKT) Surveyor minimal pendidikan D-3 Teknik Sipil mempunyai SKT-Juru Ukur Pekerjaan Jalan pengalaman minimal 3 tahun.   3. Ijazah dan Serrtifikasi   Profesi   (SKT) Pelaksana lapangan   pengalaman minimal 3 tahun. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut diatas, dengan sangat menyesal dokumen panawaran saudara (maksudnya PT Jati Raja Kontraktor-red) tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya (GUGUR), dengan demikian sanggahan Saudara tidak dapat kami terima. Demikian isi sanggahan dari Poka I ULP BP Batam.

Setelah menerima balasan dari Pokja I ULP BP Batam, kemudian PT Jati Raja kembali membuiat Sanggahan Lelang kedua tanggal 19 Mei dengan nomor surat 36/RJK-SL/BTM/V/2016.   Inti dari pada surat Sanggahan kedua yang dilayangkan PT Jati Raja menyebut, bahwa bahwa pada lembaran data kualifikasi (LDK) dan lembar data pemilhan (LDP) yang disampaikan pada pelelangan tersebut, tidak ada diminta bentuk scan/hasil pemindaan seperti jawaban POKJA I ULP BP Batam disampaikan kepada perusahaan kami (maksudnya PT Jati Raja Kontraktor (red) dan ini sudah mengada-ada dan mencari-cari kesalahan pada perusahaan kami, sebut isi surat sanggahan kedua PT Jati Raja Kontraktor. Dalam surat sangahan kedua ini, PT Hati Raja menyebut melampirkan bukti Lembaran Data Kualifikasi (LDK) dan Lembaran Data Pemilihan (LDP) pada Dokumen lelang yang Pokja I ULP BP Batam. Surat sanggahan kedua PT Jati Raja Kontraktor, juga ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri Batam, Polda Kepri, KPPU Kota batam dan DPP ASPEKINDO.

Sehubungan dengan sanggahan PT Jati Raja Kontraktor kepada Pokja I ULP BP Batam, media portal maupun media Info Nusantara   berkali-kali   akan mengkonfirmasi kepada Ibu Lusi sebagai Pokja I ULP BP Batam. Namun belum berhasil. Dikonfirmasi melalui sms maupun dihubungi langsung ke HPnya,   tidak mendapat balasan maupun jawaban. Adapun konfirmasi   yang akan dilakukan media portal ini seputar sanggahan dan akan mengadukan Pokja I ULP BP Batam ke Polda kepri. Kemudian ada tudingan yang akan dikonfirmasi kepada Ibu Lusi tentang penentuan pemenang paket proyek yang dilelang di Pokja I ULP BP Batam terkesan sudah diatur dan jauh-jauh hari sudah ditentukan pemenangnya sebelum diadakan lelang. Sayangnya, sejumjlah poin-point yang akan dikonfirmasi belum berhasil.     Sementara itu, sumber media portal ini menyebut, atur mengatur dalam penentuan pemenang lelang atau tender sudah merupakan hal yang biasa atau lumrah di BP Batam. Ada-ada saja alasan yang disebut patia lelang seperti Pokja I ULP BP Batam untuk mengalahkan penawaran terendah seperti yang dialami PT Jati Raja Kontraktor itu, masih kata sebut itu. Padahal alasan seperti tidak mempunyai tenaga teknis adalah alasan klise yang dibuat-buat atau mengada-ada agar penawaran terendah kalah dan memenangkan perusahaan tertentu yang mungkin sudah memberikan semacam fee atau suap sebelum diadakan lelang. Karenanya, apa yang dibuat PT Jati Raja Kontraktor untuk membuat sanggahan dan tembusannya kepada aparat hukum, perlu didukung semua pihak agar kejadian itu tidak terus menerus terjadi ddalam setiap diadakan lelang proyek. Kemudian Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU)   tentu harus proaktif untuk menindak lanjuti setiap ada ‘permainan’ lelang proyek seperti yang terjadi di Pokja I ULP BP Batam, ujar sumber itu berharap. (Dusi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *