Breaking NEWS
13 December 2018

Rutin di Kunjungi Pejabat Negara, Natuna Layak Jadi Provinsi

Catatan: Andi Surya, wartawan Info Nusantara

PEJABAT negara, dari dalam hingga luar negeri, rutin berkunjung ke Natuna, kabupaten kepulauan perbatasan di tengah-tengah negara Asean. Malahan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan menilai, Natuna berada di tengah-tengah kawasan Internasional.

Penilaian disampaikan orang nomor satu perwakilan Amerika Serikat di Indonesia itu, saat acara temu ramah di Gedung Sri Srindit Ranai, Rabu 7 November 2018. Jadi penilaian Donovan bukan merupakan basa-basi, melainkan sebuah kenyataan.

Natuna di kelilingi berbagai negara, sehingga sangat strategis di bangun sebagai mesin keuangan baru Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah kawasan Internasional. Apalagi kabupaten perbatasan ini, sangat kaya sumber daya migas, perikanan, pariwisata dan perkebunan.

Cara mudah membangun Natuna sebagai keuangan baru NKRI, segera tetapkan menjadi provinsi. Namun penetapan provinsi ini, harus bersifat khusus, agar tak perlu mempergunakan aturan undang-undang pemekaran, yang mempertanyakan jumlah penduduk, dan jumlah kabupaten/kota.

Jika menjadi provinsi khusus, bisa namanya, Otonomi Khusus Provinsi Pulau Tujuh, atau Otonomi Khusus Provinsi Kepulauan Natuna, maka Pemerintah Republik Indonesia bisa membangun langsung bandara skala Internasional, agar ratusan pesawat luar dan dalam negeri setiap hari hilir mudik di wilayah udara Natuna, bisa singgah sebentar mengisi bahan bakar atau logistik lainnya.

Para penumpang pesawat bisa singgah sebentar, atau berwisata langsung, melihat keindahan alam pantai, laut dan gunung kabupaten perbatasan ini. Pemerintah juga bisa membangun pelabuhan skala Internasional. Kapal-kapal hilir mudik di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan, bisa singgah sebentar, mengisi bahan bakar, air bersih dan lainnya.

Berapa keuntungan akan diperoleh pemerintah pusat setiap tahun dari bandara dan pelabuhan Internasional itu? Pundi-pundi uang akan terus mengalir ke kantong APBN, ketika Natuna di bangun sebagai kawasan pariwisata unggulan. Dengan kekayaan lautnya, bisa di bangun kilang pengolahan migas di daratan.

Kilang pengolahan ini wajib di bangun, sebab Natuna punya puluhan ladang migas berada di laut, baik sudah berproduksi maupun masih eksplorasi. Meskipun punya ladang migas di laut, kekayaan sumber daya perikanan tak kalah besarnya. Pabrik pengalengan ikan, harus skala prioritas di bangun.

Mesin-mesin uang dari sektor lain, tak tertutup kemungkinan masih banyak bisa di eksploitasi pada kabupaten perbatasan ini, misal: sektor perkebunan dan peternakan. Kekayaan sumber daya alam Natuna tak dipungkiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Orang nomor satu di Indonesia itu, bersama para menterinya sangat rutin berkunjung ke Natuna, khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Mantan pengusaha perikanan itu, malahan membangun Pelabuhan Perikanan Terpadu di Selat Lampa. Dengan terbangun pelabuhan perikanan terlengkap itu, perlahan tapi pasti, perekonomian masyarakat nelayan Natuna semakin meningkat.****