SKETSA DIDING, HUMAS KKP DISKRIMINASI PEWARTA NATUNA

SKETSA Diding, Humas KKP RI

infonusantara.co.id, NATUNA – Sketsa Diding Sutardi, Humas Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia, di kirim Bang Oki -sapaan akrab warga Natuna- di dinding Grup WhatsApp Jurnalis Solidaritas, Selasa 31 Oktober 2017. Sketsa bercerita seseorang “melempar” para jurnalis ke laut dari kapal besar.

Kapal besar, di dinding rumah sebelah kanan tertulis Kapal Pengawas, dilambung bernama Uka-Uka. Nama Uka-Uka, hanya sebuah kiasan. Namun kiasan di sketsa pensil hitam, di hampar melalui media kertas itu, sebuah kenangan menyakitkan bagi seluruh pewarta Natuna.

Karena sketsa bercerita, bagaimana diskriminasi Diding, Humas KKP terhadap pewarta kabupaten di tengah negara Asean ini. Berbanding terbalik dengan sifat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sang Menteri sangat bersahaja, familiar, bukan hanya kepada wartawan, ia juga sangat dekat dengan masyarakat kecil. Susi tidak segan-segan mengopi bersama di pondok masyarakat, hanya berdinding kayu tua.

Menyelam, membersihkan pantai dari sampah berserakan. Di waktu senggang, usai kunjungan kerja, khusus di kabupaten perbatasan dan kepulauan ini, ia menyempatkan berlibur bersama keluarga. Susi, menteri di cintai masyarakat Natuna.

Sebab, dengan kebijakan menenggelamkan Kapal Ikan Asing (KIA) tangkapan yang mencuri ikan di laut Natuna, sumber daya perikanan kabupaten ini, semakin melimpah ruah. Tidak terlihat lagi, KIA berserakan di laut, mencuri ikan milik nelayan.

Cerita berbeda dengan Diding. Sang Humas KKP, dianggap seorang “arogan”, terutama pada pewarta Natuna. Kronologis kejadian, Hardi, wartawan harian Tanjungpinang Pos. Ia merasa kesal. Kekesalan awak media Biro Natuna itu, melihat Diding.

Diding melarang meliput berita penenggelaman KIA dilakukan Menteri Susi di perairan Selat Lampa, Pulau Tiga. “Saya  dengan rekan-rekan media sangat kecewa. Dilarang Humas KKP, bernama Diding meliput berita,” kata Hardi ketika di jumpai di salah satu kedai kopi Ranai, Ahad petang 29 Oktober 2017.

Kalit, wartawan Warta Pembaruan, membenarkan perlakuan Humas KKP, Diding. Padahal, ia bersama rekan-rekan media bersusah payah berangkat ke Selat Lampa, waktu tempuh satu jam, jarak 70 kilometer, tetapi setiba disana, dilarang meliput berita.

“Apa salah kami, tidak boleh meliput berita?” kata Kalit, terlihat raut wajah geram. “Kenapa hanya media nasional, dibawa KKP boleh meliput?” katanya lagi, sambil meminta Menteri Susi evaluasi kinerja Humas KKP, sebab kejadian seperti ini, tidak hanya sekali. “Kunjungan Menteri Susi kemarin, Humas KKP juga diskriminasi wartawan lokal.”

Erwin, wartawan Riau Global menimpali, ia dengan puluhan wartawan lokal tiba di Pelabuhan Selat Lampa. Di sekitar perairan itu, Menteri Susi akan menuju lokasi penenggelaman KIA, menggunakan Kapal Orca 2, salah satu kapal pengawas milik PSDKP.

Dengan semangat, para kuli tinta lokal itu berharap dapat mengabadikan momen dan informasi terkait kegiatan penenggelaman KIA. Celakanya, Diding, melarang media lokal menaiki Kapal Orca 2. Dengan alasan kapasitas kapal berukuran sekitar 1000 GT, tidak muat.

“Maaf wartawan lokal tidak bisa ikut, karena kapasitas terbatas,” kata Erwin, menirukan ucapan Diding, saat dihubungi melalui telepon seluler.

Diding mengaku, kata Erwin, larangan media lokal mengikuti kegiatan penenggelaman KIA, sesuai arahan dari atasannya di Humas KKP. “Ya tidak boleh, itu perintah dari bos saya,” tegas Diding, seolah bos dia mendapat perintah dari atasannya lagi, yaitu Menteri Susi.

Sementara Kalit bersama rekan-rekan media Natuna akan mengambil sikap, tidak akan mempublikasi kegiatan Menteri Susi ke Natuna. “Kita heran, kegiatan Presiden Jokowi,” kata Erwin. “Humas-nya, tidak pernah diskriminasi media lokal.”

Diding, saat di konfirmasi melalui WhatsApp, hingga berita di publikasi, tidak membalas. Info Nusantara ingin mengetahui, apa alasannya, diskriminasi pada media lokal. (*andi surya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *