Breaking NEWS
17 October 2018

Tingkatkan Pelayanan, Presiden Minta Pemda Manfaatkan Teknologi

infonusantara.co.id, JAKARTA – “Saya minta seluruh kepala daerah harus berani melakukan reformasi besar, guna mempermudah iklim usaha dan investasi di daerah. Karena dalam era serba modern seperti sekarang ini, kemudahan perizinan selayaknya hadir.”

Demikian salah satu penekanan penting disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberi arahan dalam rapat kerja pemerintah mengenai percepatan pelaksanaan berusaha di daerah di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu 28 Maret 2018.

Di hadapan para bupati dan wali kota serta anggota DPRD seluruh Indonesia, Kepala Negara menyampaikan pentingnya investasi bagi kemajuan daerah. Dengan banyaknya investasi masuk ke suatu daerah, maka dapat dipastikan roda perekonomian daerah itu akan tumbuh.

“Kalau ada arus modal masuk ke sebuah kabupaten atau kota, artinya ada arus uang masuk. Ada arus uang masuk artinya peredaran uang di kabupaten atau kota semakin tinggi. Ekonomi berarti berjalan di kota itu. Ini sering tak kita pahami mengenai manfaat arus modal masuk ke kabupaten atau kota,” ujarnya di lansir dari biro pers setpres.

Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah pusat maupun daerah menggalakkan investasi. Apalagi belakangan ini Indonesia memperoleh sejumlah kepercayaan ditunjukkan melalui peningkatan posisi Indonesia dalam sejumlah indeks. “Momentum kepercayaan positif ini harus betul-betul kita manfaatkan baik untuk investasi dalam negeri maupun dari luar,” katanya.

Oleh karena itu, Presiden berpesan agar jajarannya di daerah memanfaatkan momentum tersebut. Salah satu, dengan meneruskan kebijakan telah ditetapkan pemerintah pusat guna mendukung kemudahan berusaha di daerah-daerah. “Jangan bikin perda-perda menghambat orang ingin berusaha. Jangan bikin perda-perda menghambat investasi. Jangan bikin perda-perda membebani,” tegasnya.

Menurut Presiden, semakin banyak aturan di buat, justru akan mempersulit diri sendiri. Ada 42 ribu regulasi saat ini merupakan salah satu PR pemerintah pusat dan daerah yang masih terus diupayakan. “Daerah harus berani melakukan reformasi besar-besaran agar mempermudah iklim usaha dan investasi. Zamannya sudah berubah,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga di minta beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam hal proses perizinan misalnya, Presiden menilai bahwa bukan zamannya lagi bagi para pemohon izin disodorkan berlembar-lembar formulir permohonan. “Kalau izin-izin yang ada di kabupaten dan kota mengisi formulir berlembar-lembar seperti ini ceritanya jadi kuno banget,” ucapnya.

Di penghujung arahan, Presiden meminta jajarannya di daerah sadar, di era ini masyarakat selalu menginginkan pelayanan cepat dan mudah. Oleh karenanya, semua syarat-syarat berkaitan dengan urusan perizinan di daerah disesuaikan dengan kebijakan telah diambil pemerintah pusat. “Kita harus bawa segala proses perizinan ke era singkat, cepat dan online,” katanya.

Sementara tampak hadir dalam acara pertemuan, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (*andi surya)