Daerah

VERIFIKASI MEDIA MASSA DEWAN PERS HAMBAT KEHIDUPAN MEDIA MASSA

Kepri, Info – Kebijakan Dewan Pers untuk mengverifikasi media massa di Indonesia, merupakan salah satu cara dari lembaga tersebut untuk menggolongkan perusahaan media massa memiliki tanggungjawab terhadap pemberitaan dan kesehatan internal perusahaan media massa. Dalih kebijakan yang dilakukan oleh lembaga tersebut berlandaskan UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers untuk mendata perusahaan pers. Akan tetapi dari kebijakan tersebut, nyatanya perusahaan media massa mengalami berbagai polemik yang mengancam keberlangsungan perusahaan media massa, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah yang hanya mau menerima langganan koran apabila perusahaan media massa telah lolos verifikasi. Pola diskriminatif tersebut nyatanya tidak berlandaskan peraturan yang jelas dan di nilai cacat hukum, sebab tindak lanjut dari verifikasi yang dilakukan Dewan Pers nyatanya bukan untuk merekomendasikan lembaga pemerintahan untuk menerima surat kabar cetak, online, maupun elektronik, akan tetapi untuk memberikan perlindungan hukum bagi lembaga ataupun perusahaan media massa apabila terdapat permasalahan internal ataupun eksternal apabila terjadi sengketa. Artinya, proses verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers sendiri tidak menjamin perusahaan ataupun wartawan dapat memegang teguh aturan yang telah dibuat seperti UU No 40 tahun 1999 dan KEJ (Kode Etik Jurnalistik) dalam menjalankan tugas atau profesinya dengan professional.

Polemik yang dihadapi oleh pelbagai perusahaan media massa sendiri bila dilihat dari kalimat tersebut, sudah jelas dari awal proses verifikasi hingga selesai, Dewan Pers dinilai sangat gagap dan tidak peduli terhadap rekan sejawat ataupun perusahaan surat kabar yang akan terancam keberlangsungannya karena lembaga pemerintah menolak untuk bermitra dengan media massa yang belum terverifikasi. Begitupun lembaga pemerintah tidak seharusnya melakukan kebijakan yang tidak jelas dasar hukumnya sebab bila dilihat lebih dalam, kebijakan tersebut proses wartawan untuk melakukan tugas jurnalistiknya akan terhambat dan disinyalir akan melanggar UU No 40 Tahun 1999, padahal masih banyak media massa yang belum lolos verifikasi tetapi secara administratif memiliki akta notaris dan lolos persyaratan sebagai perusahaan media massa oleh pemerintah.

Fenomena tersebut sendiri telah dihadapi oleh perusahaan media massa Infonusantara. Perusahaan yang hadir pada tahun 1994, mengalami hambatan dalam menjalankan atau memepertahan eksistensinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat ataupun lembaga pemerintahan selaku mitra dari media. Oleh sebab itu, sudah seharusnya perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pemerintah khususnya di daerah Kepulauan Riau yang telah membuat kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas terhadap media yang dinilai diskriminatif. Hingga berita ini diturunkan, oknum yang masih dirahasian identitasnya memilih untuk bungkam atas kritik yang disampaikan oleh media Infonusantara.

(Alfonsius Simanungkalit).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker