Bandar Lampung,– INFONUSANTARA.co.id – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengusulkan kepada Menteri BUMN Erik Thoir agar memberdayakan BUMDes untuk memangkas birokrasi penyaluran pupuk.
Usulan Gubernur Arinal tersebut disampaikan ketika memberi sambutan dalam acara Seminar Nasional Jillid 4 , Membangun Aglomerasi Sumatera Bagian Selatan Tingkat Provinsi, untuk Nusantara-untuk Indonesia yang dilaksanakan di Balroom Hotel Novotel, Jumat (5/8/2022).
Seminar yang dilaksanakan Masyarakat Profesional (Maspro) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) tersebut mengambil Tema Komitmen “Dulur Kito” Dalam Mendukung Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Keberadaan Ekositem BUMN-Bersinergi dengan Program Kartu Petani Berjaya Pemprov Lampung guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung.
Seminar ini dihadiri oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Lampung, serta 7 direktur utama BUMN yang terdiri dari direktur utama PT Telkom Indonesia, direktur utama PT RNI, direktur utama PT Asuransi Jasindo, direktur utama PT PLN, direktur utama PT PTPN 7, direktur utama PT Bank Mandiri, direktur utama PT PUSRI dan Bupati/walikota se-Lampung.
Gubernur Arinal menambahkan, pemberdayaan BUMdes selain memangkas birokrasi juga bisa membatasi kemungkinan terjadinya penyelewengan atau kebocoran.
“Kalau bisa mudah kenapa harus dibuat sulit, ” kata Gubernur Arinal.
Pemberdayaan BUMdes tersebut diusulkan Gubernur Arinal terkait dengan program unggulan Pemprov Lampung Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan inisiasi dan inovasi Gubernur Lampung untuk menjawab permasalahan yang dihadapi petani.
Dalam pelaksaannya Gubernur selain menjadi inisiator, juga menjadi penjamin bagi petani yang mengajukan pinjaman melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.
Implementasi KPB Tahap 2 Sudah diluncurkan di 15 Kabupaten/Kota, Peruntukan Komoditas Padi, Kopi, Lada, Kakao, Cabe, Asuransi Ternak Sapi/Kerbau, dan Asuransi Nelayan Berjaya.
“KPB menjadi sangat penting sebagai langkah peningkatan produktivitas petani di Lampung yang dapat mempermudah petani mendapatkan benih, bibit, hingga pupuk,” pungkasnya.
Selain itu juga memudahkan para petani untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Hal itu karena Pemerintah Provinsi Lampung telah menggandeng BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Lampung untuk pembiayaannya.
Capaian KPB transaksi penebusan pupuk sebesar Rp10,3 milyar; Realisasi penyaluran KUR melalui Program KPB sebesar Rp230 milyar kepada 6.717 debitur; AUTP seluas 30.000 Ha; Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau sebanyak 2.500 ekor; Asuransi Petani Lansia sebanyak 1.176 petani; Asuransi Pekebun sebanyak 1.000 petani; Asuransi Nelayan Berjaya sebanyak 1.150 orang; dan Pemberian Beasiswa sebanyak 222 orang. (Bdr).
