Pringsewu,– INFONUSANTARA.co.id.— Wakil Bupati Pringsewu mengukuhkan Forum Koordinasi BKK SMK Kabupaten Pringsewu periode 2021-2023. Pengukuhan dilakukan setelah sebelumnya dibentuk forum tersebut dengan ketua Suhartono.
Kegiatan yang dirangkai dengan rapat koordinasi BKK SMK se Kabupaten Pringsewu di SMK Negeri Gadingrejo, Pringsewu, Kamis (28/1/21) ini juga dihadiri Kacabdin Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Wilayah II H.Sunardi, M.Pd., Kadis Nakertrans Pringsewu Johndrawadi, SE, MM, Kadis Kominfo Drs.H.Samsir Kasim, M.Pd.I, serta diikuti sebanyak 68 peserta, terdiri dari 34 ketua BKK dan 34 kepala SMK se Kabupaten Pringsewu.
Wabup Pringsewu Dr.H.Fauzi, SE, M.Kom., Akt., CA, CMA dalam sambutannya mengucapkan selamat atas terbentuknya forum BKK Kabupaten Pringsewu, sekaligus mengaku bangga karena kegiatan ini bisa terselenggara, kendatipun di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Namun demikian, masa pandemi bukanlah alasan untuk tidak berkegiatan, karena Kabupaten Pringsewu saat ini telah mempunyai Perda No.1 tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, termasuk diantaranya adalah Covid-19.
Sesuai perda tersebut, kata Fauzi, pemerintah daerah pada prinsipnya tidak melarang adanya kegiatan, akan tetapi mengatur bagaimana pelaksanaannya mengacu dan disesuaikan dengan protokol kesehatan, termasuk kegiatan di sekolah.
“Mari bersama-sama menjadi bagian dari upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19”, ajaknya.
Fauzi juga berharap keberadaan BKK Kabupaten Pringsewu betul-betul dirasakan manfaatnya, diantaranya untuk mengubah image bahwa lulusan SMK akan menjadi pengangguran.
“Para lulusan SMK sejatinya banyak terserap di dunia kerja. Mungkin karena banyak diantara mereka yang tidak bekerja di kantor, padahal mereka selama ini bekerja, dengan mengandalkan keahliannya, misalnya di bidang listrik, elektronik dan sebagainya. Sehingganya image tersebut menjadi bias”, ujarnya.
Sementara itu Kacabdin Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Wilayah II H.Sunardi, M.Pd. mengharapkan para pengurus forum BKK SMK yang dikukuhkanr senantiasa berkoordinasi dan menjalin komunikasi satu sama lain serta dengan semua pihak, karena dengan berkoordinasi serta sinergitas yang baik, dapat mencapai hasil yang maksimal.
“Mulai dari sini, mari kita mengubah paradigma bahwa SMK adalah penyumbang pengangguran tertinggi, menjadi penyumbang tenaga kerja yang terampil dan handal”, ajaknya.
Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Pemkab Pringsewu atas support yang diberikan kepada SMK yang ada di Pringsewu.
“Memang betul SMK itu berada di bawah pemerintah provinsi, tetapi SMK lokasinya berada di kabupaten atau kota, sehingga tentu saja tidak bisa dilepaskan dari semua regulasi dan kebijakan kabupaten atau kota”, ujarnya. (*/ Protokol & Komunikasi Pimpinan Pemkab Pringsewu / Anton Hapsara)
