Seperti diketahui, DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021 ini telah diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga serta Gubernur melalui video conference pada tanggal 25 November 2020 lalu.
“Atas nama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat Lampung, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Presiden atas penyerahan DIPA dan TKDD ini,” ujar Fahrizal.
Terhadap TKDD Tahun 2021, menurut Fahrizal, berperan signifikan dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota.
“Terutama dalam upaya pemulihan ekonomi dan menjalankan program prioritas pembangunan,” katanya.
Fahrizal menyebutkan alokasi anggaran, baik yang bersumber dari APBN dan APBD akan di manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan diberbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perlindungan sosial. Juga diharapkan menjadi stimulan dalam proses pembangunan khususnya pemulihan dan akselerasi ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19.
“Sehingga hasil pembangunan yang diinterpretasikan melalui indikator nilai produk domestik regional bruto (PDRB) dapat terus meningkat dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara merata,” ujarnya.
Menurutnya, untuk mencapai itu diperlukan upaya membangun sinergi antara program-program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Sehingga program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dapat saling mengisi, saling mendukung, dan mampu memecahkan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat,” katanya.
Fahrizal mengatakan seperti arahan Presiden RI pada penyerahan DIPA dan TKDD, bahwa Tahun 2021 akan difokuskan pada penanganan kesehatan seperti penanganan Covid-19 utamanya fokus kepada vaksinasi dan penguatan sarana dan prasarana kesehatan.
Kemudian, perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan serta program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
“Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota tentunya mendukung dan bersinergi dengan kebijakan nasional,” ujarnya.
