Bandar Lampung,– INFONUSANTARA.co.id – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung atas pemandangan umum Fraksi Fraksi Raperda pertanggungjawaban APBD 2020, Fraksi PAN dan Fraksi PKS Kritisi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung yang belum maksimal.
Dalam Rapat Paripurna DPRD provinsi Lampung lanjutan pandangan umum fraksi-fraksi juru bicara Fraksi PKS Junianto menyatakan berdasarkan distruksi kesehatan dalam bentuk kondisi pendemi Covid-19 yang belum berakhir agar mengkaji lebih maksimal.
Menurut Jubir Fraksi PKS Junianto saat membacakan laporan pemandangan Umum, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam dokumen sambutan Gubernur Lampung harus perlu kejelasan dan lebih lengkap atas laporan keuangan BUMD, Karena masyarakt publik pun menilai bukan hanya BPK, ujarnya.
” Tidak sekedar laporan kertas yang tak bernyawa,” kata Ahmad Iswan H Caya, Kamis (24/6/2021) di ruang rapat paripurna DPRD setempat.
Menurut laporan pemandangan umum Fraksi PKS, seyogyanya harus mampu meningkatkan kondisi kemiskinan meski di masa Pendemi Covid-19. Jika di biarkan akan berdampak luas bagi masyarakat.
Harus menekan pandemi Covid-19 bagi OPD terkait karena angka dari 5,0 persen Lampung lebih tinggi dari angka Nasional 2,0 persen.
Kemudian, kinerja keuangan daerah, dari realisasi pendapatan daerah belum masih mencapai target.
Fraksi PKS merekomendasikan terkait program prioritas yang masih belum terlaksana dengan baik, ujarnya.
Lalu, Fraksi Partai Amanat Naisonal (PAN) atas laporan pemandangan Fraksi menyebutkan, tentu perlu mengingatkan bahwa, program rakyat Lampung berjaya dari 33 janji gubernur harus dapet dilaksanakan sesuai pemenuhan, jelasnya.
Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Iswan H Caya menyebutkan bahwa, agar terkait penyelanggaraan aparatur harus lebih prima bersih dan berwibawa.
Termasuk terkait visi pendapatan daerah anggaran pada anggaran tahun 2020 adanya penurunan yang signifikan, tandasnya.
Diketahui, dalam laporan fraksi fraksi menyebutkan terkait anggaran keuangan Pemprov Lampung disebutkan bahwa pembayaran bagi aparatur sipil negara (ASN) yang telah memasuki purna bakti masih berlangsung pembayarannya.(Bdr).
