Pringsewu,- INFONUSANTARA.co.id-
Transparansi dalam mengelolah anggaran Negara mutlak didambakan masyarakat, begitu juga keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU RI No 14 tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publlik adalah wujud upaya pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, namun sayang sepertinya hal hal tersebut masih saja diabaikan oleh pihak pihak pengelolah anggaran Negara, sebut saja Sukardi Kepsek SDN 1 Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran.
Dalam kunjungan Media ini dan beberapa awak media lainnya dari koran yang berbeda, Sukardi yang ditemui dikantornya kurang transfaran dalam memberikan keterangan ke wartawan wartawan yang sedang menjalan tugas profesinya, diantaranya penggunaan dana BOS tahap 1 2023 tuk pengembangan perpustakaan Rp 30.896.500, dimana menurut Sukardi anggaran tersebut dibelikan buku buku siswa, saat para awak media ingin melihat jenis buku buku tersebut, Sukardi keberatan, dengan dalih bahwa buku buku tersebut sedang di pinjam para siswa.
Bukan itu saja, lebih janggal lagi Sukardi yang sebelumnya menyatakan bahwa sekolahnya sudah menerapkan Kurikulum Merdeka di sekolahnya yaitu kelas 1,2,3 dan 4. Saat di minta menunjukkan salah satu Buku Indek Register Peserta Didik Kurikulum Merdeka, Sukardi menjawab dengan enteng bahwa dirinya belum beli buku tersebut.
Selain itu saat memantau beberapa ruang kelas sekitar 3 lokal ruang belajar yang kondisi kurang terawat, seperti dinding tembok yang mengelupas, terkesan 2 tahunan tidak tersentuh cat tembok, seolah pembiaran, padahal SDN 1 Bumi Ratu adalah sekolah yang terbilang jumlah peserta didiknya termasuk banyak yakni 190 lebih peserta didik dengan demikian Dana BOS yang diterima juga cukup lumayan. (Sopian).
