Bandar Lampung,- INFONUSNTARA.co.id- Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto, memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat untuk penanganan stunting serta rapat-rapat dan perjalanan dinas di daerah itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan optimal.
“Di Lampung gak seperti itu, sudah efisien,” kata Fahrizal Darminto, usai menghadiri rapat paripurna pembicaraan tingkat II dalam rangka laporan panitia khusus pembahasan pansus LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Lampung 2022, di kantor DPRD Lampung, Rabu (21/6/2023).
Ia juga menegaskan soal efektivitas anggaran rapat-rapat dan penanganan kemiskinan dan stunting yang disoroti Presiden Jokowi bahwa banyak yang tidak efektif penggunaannya, Sekdaprov mengaku pihaknya sudah menegaskan kepada OPD maupun kabupaten/kota.
“Sebetulnya beberapa waktu yang lalu sudah kita koordinasikan ke Bappeda. Supaya anggaran-anggaran rapat dan pengentasan kemiskinan, anggaran stunting dan lain-lain itu langsung pada objeknya. Jadi tidak seperti yang dikatakan Presiden habis untuk rapat, habis untuk perjalanan dinas, itu tidak boleh,” kata dia.
Dan menurutnya juga soal anggaran stunting di Lampung sudah efisien dan objektif.
“Ya nanti kalau (anggarannya, red) kurang, kita tambah,” tegasnya.
Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibuat geram karena penggunaan anggaran untuk penanganan stunting di daerah tidak optimal dan tepat sasaran.
Tanpa menyebut daerahnya, Jokowi mengungkapkan anggaran dana Rp10 miliar untuk mengatasi stunting dipakai untuk rapat dan perjalanan dinas hingga mencapai Rp 6 miliar.
Menurut Jokowi, hanya Rp2 miliar yang dipergunakan untuk membeli telur, susu, daging dan sayur.
“Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar, coba cek, lihat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” ujarnya di Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, pada Rabu (14/6/2023).
“Rp10 miliar untuk stunting, dicek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, pengembangan bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar beli telur hanya Rp2 miliar. Kapan stunting akan selesai kalau caranya seperti ini?” imbuhnya.
Lalu, Jokowi juga menceritakan diskusinya dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan negara yang menjadi ‘pasien’ IMF saat ini mencapai 96 negara.
Jokowi melanjutkan bahwa situasi dunia saat ini sedang sulit. Bahkan, Eropa sudah resesi.
Sehingga, setiap rupiah yang dibelanjakan baik dari APBN, APBD maupun BUMN, haruslah produktif.(*)
